Lintaspedia.com – 15 April 2026 | JAKARTA – Pada rapat kerja intensif antara pemerintah dan DPR RI tanggal 14 April 2026, Presiden Prabowo Subianto mengejutkan publik dengan mengumumkan penurunan resmi biaya paket haji sebesar dua juta rupiah per jamaah, meskipun harga bahan bakar pesawat (avtur) mengalami lonjakan signifikan.
Latar Belakang Kenaikan Harga Avtur
Konflik yang berkecamuk di Timur Tengah sejak awal tahun 2026 memicu lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan tersebut berdampak langsung pada tarif avtur, komponen utama biaya operasional maskapai yang melayani penerbangan haji. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf melaporkan bahwa total biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 melonjak dari Rp 6,69 triliun menjadi Rp 8,46 triliun, artinya penambahan sebesar Rp 1,77 triliun. Maskapai Garuda Indonesia mengusulkan tambahan biaya Rp 974,8 miliar, sementara Saudi Arabian Airlines mengajukan Rp 802,8 miliar.
Keputusan Presiden Prabowo
Menanggapi tekanan biaya tersebut, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membebankan kenaikan tersebut kepada jamaah. Sebagai langkah konkret, ia mengumumkan penurunan biaya paket haji sebesar Rp 2 juta per orang dibandingkan dengan estimasi sebelumnya. Penurunan ini menjadi “kejutan” karena sebelumnya banyak pihak memperkirakan kenaikan harga paket haji mengingat faktor avtur dan fluktuasi nilai tukar.
Debat DPR dan Usulan Perppu
Dalam rapat yang sama, anggota DPR mengajukan usulan agar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑Undang (Perppu) untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menutup selisih biaya. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa secara finansial pemerintah siap menanggung selisih tersebut, namun aturan Undang‑Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah belum mengatur penggunaan APBN untuk komponen ini.
Partai Gerindra, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, menekankan bahwa Perppu diperlukan untuk mengatasi “force majeure” yang ditimbulkan oleh lonjakan avtur. Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, berpendapat bahwa keputusan Presiden sudah cukup sebagai dasar eksekusi, namun tetap memerlukan legitimasi legislatif agar tidak menimbulkan preseden hukum yang keliru.
Implikasi Keuangan dan Legalitas
Jika APBN digunakan, estimasi tambahan anggaran mencapai Rp 1,77 triliun. Pemerintah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menilai status force majeure serta legalitas sumber pembiayaan. Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tetap menjadi sumber utama Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), namun dana tersebut diperkirakan belum cukup untuk menutupi seluruh tambahan biaya penerbangan.
Beberapa alternatif yang dibahas meliputi:
- Pembiayaan tambahan melalui APBN dengan landasan Perppu.
- Peningkatan kontribusi BPKH melalui obligasi atau instrumen keuangan lain.
- Negosiasi ulang tarif dengan maskapai untuk menurunkan beban biaya.
Reaksi Publik dan Harapan Jamaah
Pengumuman penurunan Rp 2 juta per jamaah mendapat sambutan positif dari kalangan calon jemaah yang khawatir akan beban biaya. Organisasi kepemudaan dan lembaga keagamaan menilai keputusan ini sebagai langkah tepat untuk menjaga aksesibilitas ibadah haji, terutama bagi keluarga berpendapatan menengah ke bawah.
Namun, pengamat ekonomi memperingatkan bahwa penurunan biaya per jamaah harus diimbangi dengan transparansi penggunaan dana tambahan, agar tidak menimbulkan defisit fiskal atau ketergantungan berlebihan pada APBN.
Secara keseluruhan, kombinasi penurunan biaya per jamaah, usulan Perppu, dan upaya koordinasi lintas lembaga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menanggulangi dampak lonjakan avtur tanpa mengorbankan kesejahteraan jamaah. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada finalisasi dasar hukum dan kemampuan anggaran untuk menutup selisih biaya yang signifikan.
