Lintaspedia.com – 15 April 2026 | Jawa Barat meluncurkan kebijakan revolusioner yang mengizinkan pemilik kendaraan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tanpa harus menyertakan KTP pemilik lama. Kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA ini mulai berlaku sejak 6 April 2026, menjawab keluhan panjang pemilik kendaraan bekas yang selama ini terhambat proses perpanjangan STNK karena tidak memiliki identitas pemilik sebelumnya.
Langkah ini diharapkan dapat meniru kecepatan layanan perbankan yang kini mampu memproses transaksi dalam hitungan menit. Di tengah sorotan publik, Brigjen Pol Wibowo, Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, menjelaskan bahwa mekanisme baru tetap menjaga integritas data kendaraan. Masyarakat yang ingin melakukan pengesahan STNK tahunan hanya perlu menyiapkan STNK dan KTP atas nama pemilik baru, serta mengisi formulir pernyataan yang disediakan di kantor Samsat.
Bagaimana Mekanisme Pengajuan Tanpa KTP Pemilik Lama?
Prosesnya cukup sederhana:
- Datang ke kantor Samsat terdekat dengan membawa STNK kendaraan dan KTP pemilik baru.
- Minta formulir pernyataan kepemilikan yang berisi tiga poin: (1) konfirmasi kepemilikan kendaraan, (2) permohonan agar kendaraan tidak diblokir, dan (3) komitmen melakukan proses balik nama dalam jangka waktu yang ditentukan.
- Serahkan formulir beserta dokumen pendukung kepada petugas. Petugas kemudian melakukan verifikasi data dan, jika semua syarat terpenuhi, mengeluarkan tanda terima pembayaran pajak.
Setelah itu, pemilik baru dapat melanjutkan proses balik nama (BBN) pada waktu yang lebih fleksibel, biasanya dalam periode satu tahun ke depan. Kebijakan ini tidak menghilangkan kewajiban melampirkan KTP pada proses balik nama, melainkan memberikan kelonggaran sementara untuk pembayaran pajak tahunan.
Penjelasan Brigjen Wibowo menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bersifat mengabaikan peraturan Perpol 7 Tahun 2021 tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor. “Jika tidak ada KTP pemilik lama, kami tetap menanyakan siapa pemilik sebenarnya. Selama kendaraan sudah berpindah tangan, kami layani pengesahan dan pembayaran pajak, namun tetap memerlukan formulir pernyataan sebagai bukti,” ujarnya dalam wawancara dengan Kompas.com pada 14 April 2026.
Manfaat Bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Kebijakan ini memberikan manfaat ganda. Bagi masyarakat, terutama yang membeli kendaraan bekas, tidak lagi harus menunggu proses administratif yang lama atau mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan fotokopi KTP pemilik lama. Hal ini sangat penting di tengah kondisi ekonomi yang masih terasa pasca‑pandemi, di mana sebagian besar warga memiliki dana terbatas untuk mengurus dokumen kendaraan.
Bagi pemerintah daerah, percepatan pembayaran pajak kendaraan berpotensi meningkatkan penerimaan daerah secara signifikan. Data Bapenda menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran pajak tahunan sering kali disebabkan oleh masalah dokumen, bukan ketidakmampuan membayar. Dengan mengurangi hambatan administratif, tingkat kepatuhan pajak diharapkan naik, sekaligus memperbaiki akurasi basis data kepemilikan kendaraan yang selama ini rawan duplikasi.
Selain itu, langkah ini selaras dengan program digitalisasi layanan publik yang tengah digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Integrasi e‑KTP dan sistem informasi kendaraan memungkinkan verifikasi data secara real‑time, sehingga proses pengesahan dapat dilakukan lebih cepat tanpa mengorbankan keamanan data.
Namun, pihak kepolisian tetap mengingatkan pentingnya penyelesaian proses balik nama sesegera‑mungkin. “Kami mendorong pemilik baru untuk melakukan BBN dalam jangka waktu satu tahun, agar data kepemilikan tetap akurat dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” tegas Wibowo. Kewajiban ini juga diatur dalam Perpol 7/2021 yang menegaskan pentingnya KTP dalam setiap tahapan registrasi kendaraan.
Secara keseluruhan, kebijakan tanpa KTP pemilik lama menandai langkah progresif Samsat Jawa Barat dalam meningkatkan pelayanan publik. Dengan mengadopsi prinsip “fast‑track” yang sudah terbukti di sektor perbankan, Samsat berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyederhanakan birokrasi tanpa mengabaikan aspek pengawasan dan kepatuhan.
Harapan ke depan, kebijakan ini dapat diperluas ke seluruh Indonesia, menciptakan ekosistem layanan kendaraan yang lebih responsif, transparan, dan ramah pengguna.
