Lintaspedia.com – Peneliti kebijakan publik menilai cara komunikasi Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo terkesan “defensif dan arogan” dalam menjawab tuduhan-tuduhan yang berkembang. Alih-alih menjelaskan dengan konteks transparansi dan akuntabilitas, komunikasi publik yang buruk justru membuat coreng di pemerintahan semakin bertambah.
Nama Dody Hanggodo melejit ke permukaan media sosial dalam beberapa pekan terakhir.
Ia dihadapkan tuduhan terkait perjalanan sekeluarga dalam dinas ke Amerika Serikat (AS), mutasi ASN di kementeriannya, dan rumor nepotisme keponakan jadi komisaris BUMN.
Dody membantah seluruh tuduhan ini.
Ia bahkan menantang pihak yang bisa membuktikan nepotisme keponakan jadi komisaris BUMN akan dihadiahi umrah sekeluarga.
Dalam kesempatan lain, Dody mengklaim mutasi ASN di kementeriannya sebagai hal “biasa saja”, dan penyegaran jabatan dikaitkan dengan temuan transaksi judi online dan absensi.
Tidak diketahui jumlah pegawai yang dimutasi di Kementerian PU, tapi isu ini sudah berembus dan dibawa ke rapat DPR pada Juni lalu.
Pembocoran dokumentasi perjalanan dinas Menteri Dody bersama keluarga yang diduga berasal dari internal, menambah daftar kasus perlawanan ASN di lingkungan pemerintahan.
Bagaimana respons Menteri Dody?
Menteri Dody membenarkan adanya mutasi ASN di lingkungan kementeriannya, tapi ia mengatakan pemindahan tugas pegawai pemerintah ini merupakan hal “biasa saja”.
“Orang pegawai gue 38.600, masa enggak boleh mutasi,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/07).
Ia pun membantah mutasi ASN ini berkaitan dengan bocornya surat perjalanan dinasnya ke AS. “Enggak ada,” katanya berkali-kali.
Dalam kesempatan yang sama, politikus Partai Demokrat ini juga membuka sayembara “umrah sekeluarga” bagi orang yang bisa membuktikan keponakannya masuk sebagai komisaris sebuah BUMN.
“Kalau elu bisa buktikan, gue kasih elu umrah sekeluarga,” katanya sambil menunjuk wajah wartawan yang bertanya.
Mengapa komunikasi publik Menteri Dody jadi sorotan?
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), Adinda Tenriangke Muchtar menyoroti gaya komunikasi Menteri Dody kepada wartawan, Rabu (15/07). Menurutnya, seluruh respons atas tuduhan kepadanya terkesan “defensif dan arogan”.
“Menurut saya, dibandingkan mencoba menjelaskan konteks transparansi dan akuntabilitas, misalnya dia menjelaskan memang dibutuhkan mutasi ini, karena beliau punya kompetensi memberikan informasi yang layak,” kata Adinda, Kamis (16/07).
Adinda bilang, penjelasan yang “dangkal” dari pejabat publik justru “membuat coreng di pemerintahan semakin bertambah dengan komunikasi yang buruk”.
Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, pejabat publik ditantang melakukan “pembuktian terbalik” atas isu yang beredar. Kalau cuma asal jawab, justru nampak arogan dan sewenang-wenang, kata Adinda.
“Ayo buktikan. Bukannya itu harusnya pembuktian terbalik ya kalau menurut saya kan kita punya Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. Menteri itu digaji 100% kan uang publik,” katanya.
TII pernah meluncurkan riset evaluasi 200 hari pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satu yang disoroti adalah komunikasi pejabat pemerintahan.
Dalam riset ini, lembaga yang fokus pada penelitian kebijakan publik ini, menemukan isu utama komunikasi publik pejabat pemerintah “tidak konsisten, impulsif, minim strategi, dan minim data”.
Riset ini menemukan, kebanyakan pejabat pemerintah kurang cepat merespons isu yang berkembang, tapi lebih banyak memanfaatkan jaringan media sosial dan website untuk berkomunikasi.
Menurut Adinda sejak diluncurkan setahun lalu, tak banyak perubahan dari komunikasi para pejabat publik.
“Masih relevan ketika kita masih mendengarkan komentar pejabat publik yang bukan hanya defensif, tapi informasinya juga tidak jelas,” katanya.
Bukan hanya pada topik terhangat soal Menteri Dody, ia mencontohkan komunikasi publik yang tidak memadai ini pada mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah terkait tuduhan aset emas dan uang yang ditemukan polisi.
Selain itu, ungkapan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait “inflasi pengamat” dan “pokoknya ada” juga dianggap bermasalah dalam konteks komunikasi publik.
“Catatan kami juga masih konsisten soal komunikasi yang tidak konsisten,” kata Adinda.
Menambah daftar perlawanan ASN vs menteri?
Adinda menduga dokumen perjalanan dinas Menteri Dody, istri dan anaknya ke AS yang bocor di publik merupakan bentuk “perlawanan” dari ASN di lingkungan Kementerian PU. Bagaimanapun, BBC News Indonesia belum bisa memverifikasi asal muasalnya kebocoran dokumen ini.
“Mereka juga punya cara resistensi, cara melawan yang berbeda,” katanya.
Kasus ini menambah daftar perlawanan ASN di lingkungan Pemerintahan Prabowo-Gibran, setidaknya yang mencuat di halaman pemberitaan:
- ASN Kementerian HAM vs Menteri HAM Natalius Pigai (2026)
Ernie Nurheyanti M. Toelle, sebelumnya menjabat Sekretaris Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM (eselon II.a), dimutasi ke jabatan fungsional analis HAM ahli madya.
Ia menilai perpindahan yang diputuskan 23 Januari 2026 ini merupakan demosi dan menggugat Menteri HAM Natalius Pigai ke PTUN Jakarta.
Pada Kamis (02/07), PTUN memenangkan gugatan Ernie Nurheyanti M Toelle. Pengadilan memerintahkan Menteri Pigai merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan pemohon seperti semula, setara eselon II.a sebagai Sesditjen.
Kementerian HAM mengajukan banding atas putusan ini.
- ASN Kemdiktisaintek vs Mendiktisaintek Satryo (2025)
Sebanyak 235 ASN dan pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) menggelar aksi demonstrasi di kantornya, Senin (20/01/2025). Aksi ini dipicu pemecatan atau pemindahan paksa seorang ASN bernama Neni Herlina yang diduga dilakukan secara sewenang-wenang.
ASN yang berunjuk rasa membawa spanduk, karangan bunga, dan kritik terbuka yang menyasar Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro. Salah satunya bertulis: “Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satryo dan istri!’
Aksi unjuk rasa ratusan ASN ini mendapat perhatian dari Istana dan DPR.
Di sisi lain, Satryo Soemantri Brodjonegoro membantah melakukan mutasi secara sewenang-wenang. Tapi sebulan sejak aksi besar itu, ia mundur dari jabatan menteri.
Menurut Adinda, kasus-kasus resistensi ASN terhadap menteri ini menunjukkan adanya persoalan cara bos tertinggi di kementerian memimpin dan bekerja.
Selain itu, sistem penyaluran gagasan, keluhan dan pengawasan internal yang tidak berjalan optimal hanya menyebabkan akumulasi frustasi dari para ASN.
“Ketika sistem di dalam itu melempem, tapi orang sudah kadung tidak percaya, ya ini jalan keluarnya menjadi pihak yang lebih baik berseturu ketemu di meja hijau atau ketemu di jalan, atau ketemu di medsos,” katanya.
“Ini juga harusnya menjadi evaluasi dari presiden dan kementerian terkait”.
Apa saja polemik Menteri Dody?
- Perjalanan dinas ke AS
Dokumen rencana perjalanan dinas Menteri PU, Dody Hanggodo ke New York, AS bocor di media sosial. Warganet menyoroti istri dan anaknya yang ikut tercantum dalam surat bertanggal 29 Juni 2026.
Dody dijadwalkan menghadiri High Level Meeting of the United Nations General Assembly on the Midterm Review of the New Urban Agenda pada 13-19 Juli di AS.
Surat perjalanan dinas yang bocor ini bersirkulasi di media sosial mulai pekan pertama Juli.
Dalam sejumlah unggahan, komentar warganet mengaitkan perjalanan dinas Menteri Dody sekeluarga ini dengan perhelatan Piala Dunia apa yang disebut “aji mumpung”.
Lainnya, mempertanyakan apakah perjalanan ini menggunakan duit pribadi atau negara.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU, Apri Artoto tak membantah surat yang bocor ini.
“Memang itu surat dari saya, selaku sekjen Kementerian PU, dan itu surat adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan visa. Jadi memang kegiatan yang akan dilakukan itu sifatnya masih tentatif,” kata Apri di kantornya, Selasa (07/07).
Apri bilang, pencantuman anggota keluarga dilakukan atas arahan administrasi dari Kementerian Luar Negeri agar calon rombongan dimasukkan dalam satu data pengurusan visa. Kata dia, biaya perjalanan istri dan anak Dody tidak menggunakan dana APBN.
Saat itu Kementerian PU mencari pelaku yang membocorkan surat yang disebut “tidak seharusnya untuk konsumsi publik”.
Sehari kemudian, Menteri Dody Hanggodo mengonfirmasi pembatalan kunjungan ke AS.
“Kalau ke Amerika batal,” katanya saat meninjau Jembatan Enang-Enang yang diperbaiki warga secara mandiri di Bener Meriah, Aceh.
- Mutasi ASN Kemen PU
Beberapa hari berselang polemik perjalanan dinas keluarga Dody yang berakhir pembatalan, media sosial kembali bergejolak. Kali ini isunya soal mutasi ASN senior di lingkungan Kementerian PU.
Sejumlah akun di media sosial mengaitkan mutasi ASN sebagai “hukuman” atas bocornya dokumen rencana perjalanan dinas Menteri PU Dody Hanggodo dan keluarga.
Hal ini dibantah Dody.
Dalam keterangan kepada media, Dody bilang perombakan jabatan dan mutasi di kementeriannya sebagai penyegaran struktural yang lazim dilakukan.
Di samping itu, ia mengklaim menerima laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal ribuan ASN Kementeria PU yang terlibat judi online dan praktik curang absensi elektronik.
Temuan PPATK, kata Dody, sebanyak 6.000 pegawai atau 15% dari total Kementeri PU terdeteksi punya aktivitas judi online. Lalu, 4.000 lainnya bermasalah dalam pemanfaatan sistem absensi digital.
Temuan PPATK ini diklaim ikut melatarbelakangi langkah Kementerian PU memperketat sistem pengawasan internal, termasuk rotasi jabatan.
“Ini bukan data saya, data PPATK. Judol itu pidana,” kata Dody dikutip Suara.com, Kamis (16/07).
Namun tidak ada keterangan lebih rinci tentang akumulasi transaksi judi online, rentang waktu pemantauan dan status hukum dari 6.000 pegawai tersebut.
- Tuduhan keponakan jadi komisaris BUMN
Isu ini juga santer di sosial media.
Tapi hal ini pun dibantah Dody seraya membuka sayembara, bagi pihak yang bisa membuktikannya akan dihadiahi “umrah sekeluarga”.
Isu mutasi Kementeri PU pernah berembus di DPR
Bagaimanapun, jauh sebelum isu mutasi ini berkembang, anggota parlemen Yasti Soepredjo Makoagow sempat menyinggung saat rapat kerja di DPR pada 11 Juni 2026.
Yasti mengklaim menerima banyak keluhan dari ASN aktif maupun mantan ASN di lingkungan Kementerian PU: menerima sanksi disiplin berat, direktur dan pejabat dinonjobkan atau dipindahkan menjadi staf.
“Saya betul-betul merasakan bagaimana di KemenPU banyak duka cita,” katanya.
Mantan bupati Bolaang Mongondow ini mengutarakan ASN di lingkungan Kementerian PU “takut betul untuk melaksanakan program-program mereka, sangat hati-hati, sangat takut.”
“Saya khawatir, karena kehati-hatian mereka, sehingga program-program di Kementerian Pekerjaan Umum yang kita baru bahas nanti di 2027 tidak akan berjalan dengan baik,” kata Yasti.
Politikus PDI Perjuangan ini menginstrupsi di akhir rapat kerja dengan Menteri PU Dody Hanggodo.
Lasarus sebagai pimpinan sidang saat itu, merespons intrupsi ini dengan mengatakan soal mutasi sebagai “kewenangan penuh Pak Menteri”.
Ia kemudian mengingatkan agar menteri menjalankan sistem merit dan mengangkat secara definitif pejabat eseleon 1 yang masih berstatus pejabat pelaksana (Plt).
Politikus PDI Perjuangan ini lalu menutup perbincangan soal mutasi ASN di Kementerian PU.
“Yang lain-lain nanti Pak Menteri tidak perlu jawab. Apa yang disampaikan oleh Bu Yasti, itu sebagai masukan. Mungkin suara dan seterusnya. Itu bentuk kecintaan kita semua kepada Kementerian Pekerjaan Umum,” katanya.
BBC News Indonesia melakukan pendekatan terhadap sejumlah pegawai Kementerian PU, namun mereka masih mempertimbangkan untuk memberikan komentar.
Tadi siang habis dapat ancaman untuk menghapus postingan twit tentang Menteri PU (terlampir), dengan membuka data pribadi yang berisi alamat, NIK, TTL, data keluarga, dan lokasi terakhir gawai saya.
Saya sedang draft somasi dan akan kirim balik sebagai jawaban 🙏 pic.twitter.com/JVLsE9EXKw
— Nabiyla Risfa Izzati (@nabiylarisfa) July 16, 2026
Hal ini menyusul dugaan ancaman serangan doxxing terhadap akun-akun media sosial yang mengkritik persoalan di lingkungan Kementerian PU. Salah satunya, akun milik dosen di Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati.
Dalam unggahannya, Nabiyla mengaku mendapat ancaman agar unggahan tentang menteri PU dihapus. Pengirim pesan juga membuka data pribadinya.
Belum diketahui identitas pihak pengirim pesan, tapi Nabilya akan mengambil langkah somasi terhadapnya.
- Sederet kontroversi menteri-menteri dan pembantu Prabowo – Mulai dari pelanggaran HAM berat, kop surat dan anggaran Rp20 T
- Polemik menteri kerap ‘melapor’ ke Seskab Teddy – ‘Masa menteri melapor kepada pejabat eselon II, kenapa enggak langsung ke presiden?’
- Potret kebijakan publik pemerintahan Prabowo-Gibran – Viral dulu, cabut kemudian
- Prabowo melantik jajaran menteri dan wakil menteri – Kabinet tergemuk sejak Orde Baru hingga Reformasi
- Rangkap jabatan menteri – ‘Kalau menteri saja dilarang, apalagi wakil menteri’
- Biaya main golf sampai pijat bisa ditanggung negara – Berapa gaji menteri dan mengapa disebut ada ruang ‘abu-abu’?
Sumber: BBC News Indonesia
