Andy Burnham Resmi Jadi Perdana Menteri UK: Ini Rencananya!

Lintaspedia.com – Andy Burnham secara resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Britania Raya pada hari Senin, 20 Juli 2026, setelah Raja Charles III memintanya untuk membentuk pemerintahan baru. Kenaikan Burnham ke jabatan tertinggi itu menjadikannya pemimpin kelima negara dalam kurun waktu lima tahun, sebuah periode ketidakstabilan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya di Inggris modern. Pidato perdananya di luar Downing Street No. 10 menandai awal dari sebuah rencana ambisius yang berpusat pada desentralisasi kekuasaan dan perbaikan ekonomi masyarakat.

Prosesi kenegaraan dimulai di Istana Buckingham, di mana mantan Perdana Menteri Sir Keir Starmer menyerahkan pengunduran dirinya secara resmi kepada Raja. Tak lama kemudian, Burnham, yang baru saja menjadi Pemimpin Partai Buruh tanpa tantangan pekan lalu, diundang untuk membentuk pemerintahan. Momen ini menjadi simbol transisi kekuasaan setelah naiknya Burnham dari politisi daerah menjadi pemimpin nasional. Seperti dilaporkan oleh BBC, mantan Wali Kota Greater Manchester itu menggambarkan saat ini sebagai “titik balik bagi Inggris” dan berjanji akan menjalankan rencana sepuluh tahun untuk negara.

Burnham menggantikan Sir Keir Starmer yang mengundurkan diri setelah hilangnya dukungan di tengah partai dan kekalahan telak Partai Buruh dalam pemilihan lokal bulan Mei. Keberhasilan partai kanan-jauh Reform UK dalam pemungutan suara itu memicu kekhawatiran bahwa pemimpin mereka, Nigel Farage, bisa memenangkan pemilu umum berikutnya. Sebagai respons, tokoh-tokoh senior Partai Buruh, termasuk mantan Menteri Kesehatan Wes Streeting, secara kolektif mundur dan mendukung Burnham, yang kembali ke parlemen melalui pemilihan sela bulan lalu. Kemenangannya atas kandidat Reform UK diyakini sebagai bukti elektabilitasnya.

Program Kerja Awal dan Fokus Kebijakan

Dalam pidato perdananya, Burnham menekankan bahwa pemerintahannya akan segera mengumumkan langkah-langkah untuk memberikan “ruang bernapas” kepada masyarakat dalam menghadapi krisis biaya hidup. Janji nyata pertama yang disebutkan adalah pengakhiran fenomena tuna wisma (rough sleeping) dan pembangunan lebih banyak rumah sosial milik pemerintah daerah. Ini merupakan isu kemanusiaan yang telah lama menjadi perhatiannya selama menjabat sebagai wali kota.

Salah satu kebijakan paling symbolis yang diumumkan adalah pembatalan rencana kartu identitas digital nasional yang diusung pemerintah sebelumnya. Menurut kantor Burnham, langkah ini diambil untuk mengalihkan fokus pemerintah dari proyek birokratis ke “prioritas sehari-hari yang dihadapi masyarakat di seluruh negeri”.

Mengenai energi, Burnham bersiap menghadapi keputusan sulit. Ia diperkirakan akan mengumumkan dukungan untuk proyek pengeboran minyak dan gas baru di Laut Utara, namun kemungkinan hanya akan mematuhi lisensi yang sudah ada, bukan menerbitkan yang baru. Pilihan ini datang di tengah kekhawatiran keamanan energi global. Di sisi lain, ia menyatakan keinginan untuk “pengawasan publik yang lebih besar” terhadap sektor air dan energi, meski menolak gagasan nasionalisasi penuh untuk perusahaan seperti Thames Water untuk saat ini.

Sisi fiskal pemerintahan baru tampaknya tidak akan membawa revolusi. Burnham menegaskan kesetiaannya pada manifesto pemilu 2024 Partai Buruh, yang berarti tidak ada kenaikan PPN, pajak penghasilan, atau iuran Jaminan Sosial. Namun, ia membuka sedikit ruang untuk penyesuaian, seperti kemungkinan menaikkan tarif pajak properti komersial untuk gudang guna menambal pemotongan pajak untuk pub dan usaha kecil di jalan utama. Opsi penerapan pajak kekayaan juga tidak ditutup sepenuhnya.

Masa Lalu Politik dan Identitas “Messiah Manchester”

Perjalanan politik Burnham penuh dengan drama dan ambisi yang tertunda. Putra seorang insinyur BT dan resepsionis dokter umum ini dibesarkan di Cheshire setelah lahir di Liverpool pada 1970. Ia menempuh studi bahasa Inggris di University of Cambridge, di mana ia aktif di lapangan sepak bola dan mendalami sastra. Pekerjaan pertamanya di dunia jurnalisme sebelum ia beralih ke politik di awal usia 20-an.

Ia pertama kali terpilih sebagai anggota parlemen pada 2001 dan sempat menjabat sebagai menteri di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Gordon Brown. Namun, dua kali pencalonan dirinya sebagai pemimpin Partai Buruh pada tahun 2010 dan 2015 gagal. Ia kemudian mengundurkan diri dari parlemen pada 2017 untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota Greater Manchester. Di sinilah reputasinya meledak. Ia dikenal luas sebagai “Mesias Manchester” atau “Raja Utara” atas keberhasilannya dalam mentransformasi sistem transportasi kawasan dan menjadi simbol otonomi daerah yang kuat. Istrinya, Marie-France van Heel, yang dikenalnya sejak kuliah, adalah seorang ahli pemasaran dan strategi yang pernah terlibat dalam desain logo untuk beberapa organisasi besar.

Aspirasi kepemimpinan nasionalnya akhirnya tercapai melalui pemilihan sela yang dianggap sebagai referendum mini terhadap kelayakannya. Kemenangan telaknya atas kandidat Reform UK meyakinkan para rekan separtainya bahwa dialah satu-satunya yang mampu menghentikan laju kebangkitan kanan-jauh.

Desentralisasi: Janji Pusat Kekuasaan Baru di Utara

Inti dari visi Burnham adalah desentralisasi kekuasaan secara radikal. Ia berjanji akan melakukan “pembagian kembali kewenangan terbesar dalam sejarah politik” dari Westminster ke berbagai wilayah di Inggris Raya. Sebagai langkah konkret pertama, ia mengumumkan pembentukan sebuah kantor baru bernama “No. 10 North” yang bermarkas di Manchester. Kantor ini bukan sekadar simbol, tetapi dirancang sebagai pusat operasi nyata untuk memberikan lebih banyak pendanaan dan kendali kepada pemimpin lokal di bidang-bidang seperti perumahan dan transportasi.

Kebijakan ini, yang ia sebut sebagai “circuit breaker”, bertujuan untuk mengakhiri dominasi London dan menjadikan “pertumbuhan yang baik di setiap kode pos” sebagai kenyataan. Komunitarian Katolik yang taat ini membawa filosofi “solidaritas dengan yang dirugikan dan martabat kelas pekerja” dari ajaran figures seperti Uskup Derek Worlock ke dalam kebijakan ekonominya.

Formasi kabinet baru masih dalam proses pembicaraan rahasia. Nama yang paling banyak diperbincangkan untuk menggantikan Rachel Reeves sebagai Menteri Keuangan adalah Ed Miliband (Menteri Energi saat ini) dan Shabana Mahmood (Menteri Dalam Negeri). Burnham telah menunjuk James Purnell, sekutu lamanya, sebagai Kepala Staf, sebuah posisi kunci di belakang layar. Louise Haigh, mantan Menteri Transportasi yang memimpin kampanye pemilihan selanya, juga hampir pasti akan menduduki kursi kabinet.

Reaksi Dunia dan Tantangan Mendatang

Respon dari dunia internasional masih tergolong minim namun penuh penilaian. Presiden AS Donald Trump, yang berada di sisi spektrum politik berlawanan, menyebut Burnham “sangat liberal”. Rusia menyatakan tidak mengharapkan perubahan signifikan dalam hubungan yang sudah memburuk, terutama karena sikap tegas Inggris dalam mendukung Ukraina. Di Kyiv, ada kekhawatiran tentang potensi ketidakstabilan politik di negara sekutu utamanya, meski Sir Keir Starmer meyakinkan bahwa dukungan “tidak akan goyah”. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis, Jean‑Noël Barrot, hanya menyampaikan harapan terbaiknya dan berharap Inggris memperoleh “stabilitas sebanyak mungkin”.

Tantangan terbesar Burnham adalah mengubah retorika ambisius menjadi kebijakan nyata sambil mengelola ekspektasi. Rencana pertahanan nasional yang baru saja dirilis telah menciptakan lubang sebesar £5 miliar dalam anggarannya. Kebijakan energinya harus menavigasi antara kebutuhan keamanan jangka pendek dan transisi hijau jangka panjang. Dan yang paling kritis, desentralisasinya harus membuktikan diri lebih dari sekadar gimmick “Manc-a-Lago” (sebutan untuk pengaruh Manchester yang berlebihan) dan benar-benar memberdayakan wilayah di luar ibu kota.

Selain agenda kebijakan, ada pula ekspektasi gaya kepemimpinan baru. Kedatangannya di London Euston dengan kereta yang terlambat, kemudian berpindah dari kaos hitam khasnya ke setelan jas, diibaratkan oleh beberapa komentator seperti perjalanan simbolis “Kereta Harapan” Barack Obama pada 2008. Ia mewakili harapan akan pembaruan dan kesempatan kedua bagi Partai Buruh dan bagi politik Inggris secara keseluruhan setelah bertahun-tahun krisis.

Pidato perdananya di Downing Street bukan sekadar serah terima jabatan, tetapi sebuah deklarasi niat untuk memulai “perjalanan sepuluh tahun”. Dengan kabinet yang segera dibentuk dan langkah pertama yang dijanjikan sejak Selasa, bangsa akan segera melihat apakah Burnham, sang “Mesias Manchester”, mampu mewujudkan janji transformatifnya di panggung nasional.

Pertanyaan Umum

Bagaimana Andy Burnham bisa menjadi Perdana Menteri tanpa pemilu umum?

Di Britania Raya, sistem pemerintahan adalah monarki konstitusional dengan parlemen. Perdana Menteri adalah pemimpin partai politik yang memiliki mayoritas anggota parlemen (MP) di House of Commons. Ketika Sir Keir Starmer mengundurkan diri sebagai Pemimpin Partai Buruh, Andy Burnham terpilih sebagai penggantinya. Karena Partai Buruh masih menjadi partai terbesar di parlemen setelah pemilu 2024, Raja secara konstitusional mengundang Burnham untuk membentuk pemerintahan. Ini adalah mekanisme standar untuk pergantian perdana menteri di luar siklus pemilu.

Apa itu “No. 10 North” yang dijanjikan Andy Burnham?

“No. 10 North” adalah nama yang diberikan untuk kantor pemerintahan pusat baru yang rencananya akan didirikan di Manchester. Ini merupakan bagian sentral dari rencana desentralisasi Burnham, yang bertujuan untuk memindahkan pusat pengambilan keputusan dan sumber daya dari London ke berbagai daerah. Kantor ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak otonomi dan kontrol langsung kepada pemimpin lokal di berbagai sektor seperti perumahan, transportasi, dan pembangunan ekonomi.

Apakah kebijakan Andy Burnham berbeda jauh dari pemerintahan Keir Starmer sebelumnya?

Secara filosofis dan dalam banyak kebijakan ekonomi inti (seperti janji tidak menaikkan pajak utama), terdapat kesinambungan. Namun, perbedaan utama terletak pada penekanan dan pendekatan. Burnham dikenal dengan gaya kepemimpinan yang lebih karismatik dan pendekatan yang sangat fokus pada pemberdayaan daerah (desentralisasi), sesuatu yang kurang menonjol dalam pemerintahan Starmer. Ia juga menunjukkan kemauan untuk membatalkan proyek warisan seperti kartu identitas digital, yang menandakan perubahan prioritas yang lebih tajam.

Sumber: BBC News Indonesia