Lintaspedia.com – 21 April 2026 | Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, merayakan enam bulan masa jabatan pada 21 April 2026. Selama periode singkat namun penuh dinamika itu, ia harus menghadapi tantangan politik domestik, kebijakan pertahanan yang sensitif, serta hubungan luar negeri yang bergejolak.
Kontroversi Persembahan ke Kuil Yasukuni
Hari Selasa, 21 April 2026, Takaichi mengirimkan persembahan ritual berupa pohon masakaki ke Kuil Yasukuni di pusat Tokyo. Meskipun tidak mengunjungi kuil secara langsung, tindakan ini menimbulkan kemarahan di Tiongkok dan Korea Selatan, negara-negara yang selalu menilai kunjungan resmi pejabat tinggi Jepang ke Yasukuni sebagai pelanggaran sensitivitas sejarah. Persembahan tersebut mengikuti tradisi yang telah dilakukan oleh pendahulunya, termasuk Shigeru Ishiba dan Fumio Kishida, yang rutin mengirimkan simbol penghormatan pada musim semi dan musim gugur.
Agenda Kebijakan Utama dalam Enam Bulan Pertama
Sejak dilantik, Takaichi menekankan “keuangan publik yang bertanggung jawab dan proaktif” serta meluncurkan beberapa kebijakan unggulan:
- Pembentukan Dewan Intelijen Nasional: RUU untuk memperkuat kemampuan intelijen sedang mendekati akhir pembahasan di DPR. Oposisi menolak undang‑undang anti‑spionase terpisah, mengklaimnya dapat memperluas pengawasan pemerintah.
- Pengurangan Pajak Konsumsi pada Produk Pangan: Takaichi menyebut ini sebagai “cita‑cita lama”. Diskusi di Dewan Sosial Keamanan nasional masih berlangsung, tetapi konsensus belum tercapai.
- Reformasi Jumlah Kursi DPR: Upaya mengurangi jumlah kursi DPR mendapat tentangan kuat karena dianggap mengurangi representasi rakyat.
Keberhasilan kebijakan tersebut terhambat oleh fakta bahwa koalisi pemerintahan menjadi minoritas di Dewan Tinggi (House of Councillors). Meskipun Partai Liberal Demokratik (LDP) memperoleh mayoritas dua pertiga di DPR pada pemilu Februari 2026, mereka harus mengandalkan prosedur “re‑passage” untuk mengesahkan undang‑undang yang ditolak di Dewan Tinggi, suatu langkah yang dapat memicu kritik publik.
Langkah-Langkah Pertahanan dan Diplomasi
Di bidang keamanan, pemerintahan Takaichi mengumumkan perubahan penting: pencabutan larangan pasca‑Perang Dunia II atas ekspor senjata mematikan. Sekarang perusahaan Jepang dapat mengekspor senjata ke 17 negara, menandai pergeseran besar dari kebijakan pasifis tradisional Jepang. Keputusan ini diambil bersamaan dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan Indo‑Pasifik, serta upaya memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat.
Secara diplomatik, Takaichi berhasil menyelenggarakan dua pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, satu pada Oktober 2025 dan satu lagi pada Maret 2026, yang memperkuat kerja sama keamanan dan perdagangan. Namun, hubungannya dengan Tiongkok merenggang setelah pernyataan di Diet mengenai kemungkinan kontinjensi di Taiwan, menambah tekanan pada upaya diplomatik Jepang.
Reaksi Publik dan Dinamika Partai
Survei opini publik menunjukkan dukungan tinggi terhadap Takaichi pada awal masa jabatannya, namun mulai menurun seiring dengan kontroversi Yasukuni dan perdebatan pajak. Beberapa anggota senior LDP menekankan perlunya mempertimbangkan posisi oposisi demi menjaga legitimasi kebijakan. “Kami memiliki mandat publik yang kuat, tetapi harus tetap menghormati proses legislatif,” ujar salah satu legislator veteran.
Di tengah tantangan ini, Takaichi terus menegaskan komitmennya pada visi “Indo‑Pasifik bebas dan terbuka” serta meningkatkan hubungan dengan negara-negara Timur Tengah dan Asia, termasuk melalui pembicaraan telepon dengan pemimpin-pemimpin regional.
Secara keseluruhan, enam bulan kepemimpinan Sanae Takaichi menandai periode transisi yang kritis bagi Jepang. Ia harus menyeimbangkan antara menegakkan kebijakan pertahanan yang lebih agresif, menjaga hubungan diplomatik yang rapuh, serta mengatasi hambatan legislatif di dalam negeri. Keberhasilan atau kegagalan kebijakan‑kebijakan ini akan menentukan arah politik Jepang dalam beberapa tahun ke depan.
