Lintaspedia.com – 20 April 2026 | Insiden tragis yang menimpa Bripda Natanael Simanungkalit di Mess Bintara Muda Polda Kepulauan Riau pada 13 April 2026 memicu sorotan publik luas. Penganiayaan yang berujung pada kematian korban menimbulkan rangkaian tindakan disiplin tegas, termasuk pemecatan empat anggota polisi dan penetapan satu senior sebagai tersangka.
Latar Belakang Kasus
Pada malam hari, sekitar pukul 23.50 WIB, Bripda Natanael dipanggil secara bergantian ke kamar 303 Mess Bintara Muda. Pemanggilan tersebut dikaitkan dengan pelanggaran kegiatan gotong‑royong yang tidak diikuti korban. Bripda Arwana Sihombing bersama rekannya menahan Natanael, kemudian melakukan tindakan penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan akhirnya meninggal dunia.
Proses Hukum dan Sanksi
Sebagai respons, Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polda Kepri menggelar sidang pada 17 April 2026. Dalam sidang yang berlangsung hampir sepanjang hari, keempat anggota yang terlibat—Bripda Arawna Sihombing, Bripda Asrul Prasetya, Bripda Guntur Sakti Pamungkas, dan Bripda Muhammad Al‑Farisi—mengakui perbuatannya.
Majelis sidang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) kepada keempat anggota berdasarkan Peraturan Pemerintah No 1/2003 dan Peraturan Polri No 7/2022. Selanjutnya, satu senior, yakni Bripda Asrul Prasetya, ditetapkan sebagai tersangka utama dan akan menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Tiga anggota lainnya menyatakan keberatan dan berencana mengajukan banding dalam jangka waktu yang ditentukan.
- Bripda Arawna Sihombing – terduga pelaku utama, menerima putusan.
- Bripda Asrul Prasetya – senior yang menjadi tersangka.
- Bripda Guntur Sakti Pamungkas – mengajukan banding.
- Bripda Muhammad Al‑Farisi – mengajukan banding.
Reaksi Publik dan Langkah Selanjutnya
Kasus ini menimbulkan kemarahan masyarakat dan menuntut transparansi dalam penegakan hukum. Organisasi hak asasi manusia menekankan pentingnya proses penyelidikan yang independen, sementara serikat kepolisian menyoroti perlunya peningkatan pelatihan disiplin internal.
Polda Kepulauan Riau memberikan tiga hari bagi tiga anggota yang mengajukan banding untuk menyampaikan memori banding, dengan batas akhir 21 hari sejak putusan dibacakan. Sidang lanjutan dijadwalkan untuk meninjau hasil banding dan memastikan bahwa proses hukum berjalan adil serta tidak mengulang pola kekerasan serupa.
Secara keseluruhan, kasus Bripda Natanael menjadi contoh nyata bahwa tindakan penganiayaan di dalam institusi kepolisian tidak dapat ditoleransi. Keputusan PTDH dan penetapan tersangka diharapkan menjadi sinyal kuat bagi seluruh anggota Polri untuk menjunjung tinggi kode etik dan melindungi hak asasi manusia.
