Lintaspedia.com – 22 April 2026 | Jakarta – Kejagung pada Rabu (22/04/2026) resmi menahan Hery Susanto, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto enam hari sebelumnya. Penangkapan ini menimbulkan gelombang keprihatinan dan pertanyaan keras tentang integritas institusi pengawas publik di tanah air.
Latar Belakang Penunjukan dan Penangkapan
Presiden Prabowo Subianto mengangkat Hery Susanto sebagai Ketua Ombudsman pada 16 April 2026, menjanjikan reformasi dalam penanganan pengaduan warga terhadap layanan publik. Namun, hanya dalam hitungan hari, Kejagung mengumumkan bahwa Hery Susanto menjadi tersangka dalam kasus suap yang melibatkan pejabat daerah dan pengusaha konstruksi.
Menurut penyelidikan, tersangka diduga menerima uang suap untuk memengaruhi keputusan Ombudsman terkait penanganan keluhan tertentu. Penangkapan terjadi setelah tim penyidik melakukan penggeledahan di kediaman dan kantor pribadi Hery Susanto, serta mengamankan sejumlah bukti berupa dokumen, rekaman telepon, dan uang tunai.
Reaksi Pemerintah dan Lembaga Terkait
Presiden Prabowo menyatakan kekecewaannya dan menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi, bahkan di kalangan pejabat tinggi. “Saya menilai penunjukan Hery Susanto sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas lembaga, namun penangkapan ini menunjukkan bahwa hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” ujar sang Presiden dalam konferensi pers.
Kepala Kejagung, Didik Rachbini, menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan transparan dan akuntabel. “Kami berkomitmen menegakkan keadilan, baik bagi pejabat maupun warga negara. Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang sistemik,” katanya.
Dampak Politik dan Publik
Berita penangkapan Hery Susanto memicu perdebatan sengit di kalangan partai politik dan masyarakat sipil. Beberapa pihak menilai kasus ini sebagai contoh nyata bahwa reformasi anti‑korupsi masih jauh dari kata selesai. Sementara yang lain mengkritik proses penunjukan yang terlalu cepat, menilai kurangnya pemeriksaan latar belakang yang mendalam.
- Partai koalisi pemerintah mengirim pernyataan dukungan terhadap keputusan Kejagung, menekankan pentingnya menegakkan supremasi hukum.
- Kelompok anti‑korupsi menilai kasus ini sebagai bukti bahwa jaringan korupsi masih merambah ke institusi pengawas publik.
- Netizen ramai menyoroti fenomena “pejabat baru, kasus lama” dengan komentar yang beragam, mulai dari keheranan hingga kekecewaan mendalam.
Proses Hukum Selanjutnya
Setelah penahanan, Hery Susanto akan menjalani proses penyidikan lebih lanjut selama 30 hari, sesuai dengan ketentuan Undang‑Undang Tindak Pidana Korupsi. Jika bukti cukup, jaksa akan mengajukan dakwaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selama proses tersebut, jabatan Ketua Ombudsman akan diisi oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh Presiden.
Para ahli hukum menilai bahwa kasus ini dapat menjadi preseden penting dalam memperketat mekanisme seleksi dan pengawasan pejabat tinggi. “Kita perlu memperkuat mekanisme due diligence, termasuk pemeriksaan integritas finansial, sebelum menempatkan seseorang pada posisi strategis,” ujar Prof. Budi Santoso, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Implikasi bagi Lembaga Ombudsman
Institusi Ombudsman, yang berfungsi sebagai penengah antara masyarakat dan pemerintah, kini berada dalam sorotan tajam. Kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut dapat menurun jika tidak ada langkah nyata untuk memulihkan integritasnya. Beberapa langkah yang diusulkan antara lain:
- Pembentukan komite independen untuk menilai kembali proses rekrutmen dan penunjukan pejabat tinggi.
- Transparansi penuh terhadap aset dan sumber pendapatan pejabat Ombudsman.
- Peningkatan mekanisme pelaporan whistleblower yang aman dan anonim.
Jika rekomendasi tersebut diimplementasikan, diharapkan Ombudsman dapat kembali memperoleh kepercayaan masyarakat dan berfungsi secara efektif dalam mengawasi layanan publik.
Kasus penangkapan Hery Susanto menegaskan kembali betapa pentingnya penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu, terutama pada posisi strategis yang memegang kunci akuntabilitas publik. Seiring proses hukum berjalan, semua mata kini tertuju pada hasil akhir yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi reformasi birokrasi di Indonesia.
