Lintaspedia.com – 16 April 2026 | Jakarta, 15 April 2026 – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmen penuh dalam memberantas praktik haji ilegal melalui Satuan Tugas (Satgas) Haji yang dibentuk secara terpadu bersama Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Imigrasi, serta otoritas terkait lainnya. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menuturkan bahwa Satgas Haji akan mengedepankan tiga pendekatan utama: preemtif, preventif, dan represif, guna melindungi jamaah, menindak travel nakal, serta menjamin keamanan selama penyelenggaraan ibadah haji.
Satgas Haji: Struktur dan Tugas Pokok
Satgas Haji berfungsi sebagai garda depan dalam menegakkan aturan penyelenggaraan haji. Koordinasi lintas lembaga memungkinkan pengawasan mulai dari tahap administrasi, verifikasi visa, hingga proses keberangkatan dan kepulangan jamaah. Polri bertanggung jawab atas pengamanan titik-titik krusial seperti asrama haji, bandara, serta pelabuhan embarkasi dan debarkasi. Selain itu, aparat kepolisian aktif mengumpulkan intelijen mengenai jaringan travel ilegal yang menawarkan paket “haji tanpa antre”.
Pendekatan Preemtif, Preventif, dan Represif
- Preemtif: Polri melakukan edukasi massal melalui sosialisasi di media sosial, radio, dan pertemuan warga. Fokusnya adalah meningkatkan kesadaran bahaya haji ilegal, mengajak calon jamaah hanya menggunakan jalur resmi melalui Kemenhaj atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), serta memberikan penyuluhan hukum terkait penipuan travel.
- Preventif: Pengawasan ketat terhadap biro perjalanan haji menjadi prioritas. Aparat memantau travel resmi maupun ilegal, mendeteksi paket yang tidak memiliki izin resmi, serta melakukan pengecekan dokumen visa secara menyeluruh di bandara. Intelijen tentang sindikat travel nakal terus diperbaharui untuk mencegah penyebaran paket palsu.
- Represif: Bila ditemukan pelanggaran, Polri melancarkan penyelidikan dan penyidikan sesuai Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Travel yang mengoperasikan haji tanpa kuota resmi, memalsukan dokumen, atau menipu jamaah dapat dikenai sanksi pidana berat.
Target dan Dampak yang Diharapkan
Dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan praktik haji ilegal dapat berkurang signifikan pada musim haji 2026. Pemerintah menegaskan bahwa hanya jalur resmi yang diakui, sehingga calon jamaah yang mencoba menggunakan visa tidak sesuai atau paket ilegal akan dicegah sejak tahap awal. Selain melindungi dana jamaah, langkah ini juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang menegakkan kepatuhan hukum dalam ibadah haji.
Polri juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan dinas kepolisian setempat memungkinkan pemantauan lebih intensif terhadap travel yang beroperasi di wilayah masing‑masing, sehingga jaringan sindikat tidak mudah beroperasi lintas provinsi.
Pengamanan fisik di titik embarkasi dan debarkasi dilengkapi dengan patroli khusus, pemeriksaan dokumen secara elektronik, serta penempatan tim cepat respon untuk mengantisipasi potensi kerusuhan atau ancaman keamanan. Semua upaya ini dirancang agar ibadah haji dapat berlangsung aman, tertib, dan bebas dari praktik ilegal.
Kesimpulannya, Satgas Haji yang dipimpin oleh Polri menunjukkan langkah konkret dalam menanggulangi haji ilegal. Melalui edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang terintegrasi, aparat berupaya melindungi jamaah, menindak travel nakal, serta memastikan penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan peraturan yang berlaku.
