Lintaspedia.com – 21 April 2026 | Kasus bayi nyaris hilang di Rumah Sakit Umum Pusat (RSHS) Dr. Hasan Sadikin Bandung kembali menjadi sorotan publik setelah Direktur Utama rumah sakit, Rachim Dinata Marsidi, memberikan penjelasan resmi pada hari Senin, 13 April 2026. Insiden ini bermula ketika seorang ibu muda, Nina Saleha, mengunggah video di TikTok yang memperlihatkan kebingungan dan ketakutan saat anaknya hampir diserahkan kepada orang tua lain di ruang NICU. Video tersebut menyebar cepat, memicu perbincangan luas di media sosial, serta menarik perhatian pemerintah provinsi, kepolisian, dan DPRD Jawa Barat.
Latar Belakang Kejadian
Pada tanggal 5 April 2026, Nina membawa putra ketiganya yang berusia tiga hari karena mengalami ikterus (kuning) ke RSHS Bandung. Bayi dirawat di ruang Neonatal High Care Unit (NHCU) selama tiga hari, dan kondisi dinyatakan membaik pada 8 April 2026, menjelang proses pemulangan. Pada hari kepulangan, Nina dan suaminya sempat keluar sejenak untuk makan setelah menunggu perawat menyelesaikan prosedur administrasi. Saat kembali, mereka dikejutkan melihat seorang bayi lain digendong oleh pasangan suami istri yang berada di ruangan yang sama.
Nina langsung menyadari bahwa bayi yang digendong bukan anaknya karena perbedaan warna baju dan selimut. Lebih parah lagi, gelang identitas bayi Nina ternyata telah dipotong oleh perawat dengan alasan “takut ada virus”. Kejadian ini memicu kemarahan dan kebingungan, karena prosedur identifikasi bayi di unit perawatan intensif seharusnya sangat ketat.
Penjelasan Dirut RSHS
Rachim Dinata Marsidi menanggapi insiden tersebut dengan menyebutnya sebagai “distraksi petugas”. Menurutnya, ketika Nina tidak berada di ruangan, petugas sedang sibuk menjawab pertanyaan pasien lain sehingga fokus pada proses penyerahan bayi menjadi terganggu. Ia menegaskan bahwa bayi yang salah serah telah segera dikembalikan kepada orang tua yang tepat, dan masalah dianggap selesai secara kekeluargaan.
Selanjutnya, Rachim mengungkap bahwa perawat yang memotong gelang identitas bayi telah dikenai sanksi SP1 (Surat Peringatan 1) dan dinonaktifkan sementara. Ia juga menambahkan bahwa rumah sakit telah melakukan audit internal dan akan memperbaiki SOP (Standard Operating Procedure) pada unit NICU untuk mencegah kejadian serupa.
Reaksi Pihak Lain
Pihak Dinas Kesehatan Jawa Barat, Sekretaris Daerah, DPRD Jawa Barat, serta Polrestabes Bandung telah membuka penyelidikan resmi. Mereka menilai bahwa kejadian ini bukan sekadar kesalahan individu, melainkan mencerminkan potensi celah sistemik dalam prosedur administrasi dan identifikasi pasien. Beberapa pihak bahkan menuding kemungkinan adanya jaringan perdagangan anak, meskipun tuduhan tersebut dibantah tegas oleh manajemen RSHS.
Orang tua Nina, yang kini didampingi kuasa hukum, Mira Widyawati, mengirimkan somasi resmi kepada RSHS pada 13 April 2026. Somasi tersebut menuntut transparansi penuh mengenai identitas petugas yang terlibat, prosedur yang dipatuhi, serta langkah-langkah korektif yang diambil. Mereka juga melaporkan kasus ini ke Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (Dit PPA) serta Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPO) Polda Jawa Barat.
Langkah-Langkah Penanganan dan Rekomendasi
- Audit menyeluruh terhadap SOP penyerahan bayi di semua unit NICU.
- Peningkatan pelatihan staf mengenai pentingnya identifikasi ganda (gelang, label, foto).
- Implementasi sistem barcode atau RFID untuk setiap bayi yang dirawat.
- Pengawasan ketat oleh tim independen selama proses pemulangan pasien.
- Penyediaan layanan konseling bagi keluarga yang terdampak.
Para ahli kesehatan anak menekankan bahwa kejadian seperti ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan, terutama di rumah sakit rujukan. Mereka menyarankan agar regulator kesehatan memperketat standar audit dan melakukan inspeksi rutin.
Kesimpulan
Kasus bayi nyaris hilang di RSHS Bandung menyoroti pentingnya disiplin prosedur dalam penanganan pasien neonatal. Meskipun manajemen rumah sakit telah mengambil tindakan cepat terhadap perawat yang terlibat, tekanan publik dan investigasi lintas lembaga menunjukkan bahwa perbaikan sistemik masih diperlukan. Transparansi, akuntabilitas, dan inovasi teknologi menjadi kunci utama untuk memastikan tidak ada lagi insiden serupa di masa depan.
