Lintaspedia.com – 23 April 2026 | Kamu pasti sudah mendengar berita terbaru tentang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati) yang kembali menggeledah kantor Dinas Energi dan Sumber Dera Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur. Penggeledahan ini terjadi pada 16 April 2026 dan kembali dilanjutkan pada 22 April 2026 sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan pungli perizinan tambang. Berikut rangkaian fakta lengkap yang perlu kamu tahu.
1. Latar Belakang Penggeledahan
Tim penyidik Kejati Jatim memulai operasi penggeledahan setelah menemukan indikasi kuat adanya praktik pemerasan pada proses perizinan tambang. Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati, Adnan Sulistiyono, langkah ini bertujuan memperkuat alat bukti sebelum proses persidangan dimulai. Penggeledahan pertama terjadi di kantor ESDM pada 16 April, lalu dilanjutkan dengan pencarian dokumen tambahan di beberapa lokasi lain, termasuk kediaman tiga tersangka utama.
2. Siapa Sangka-sangka Utama?
Kasus ini menjerat tiga pejabat tinggi di Dinas ESDM Jawa Timur:
- AM – Kepala Dinas ESDM Jawa Timur.
- OS – Kepala Bidang Pertambangan.
- H – Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah.
Mereka diduga menerima suap total mencapai Rp2,3 miliar dari perusahaan tambang yang mengajukan permohonan izin. Uang tersebut terdiri dari tunai sebanyak Rp1,9 miliar dan saldo rekening sekitar Rp465 juta.
3. Modus Operandi Pungli Perizinan
Penyelidikan mengungkap bahwa para tersangka menggunakan taktik “memperlambat proses” bila pemohon tidak mau membayar. Berikut contoh tarif yang ditawarkan:
- Perpanjangan izin tambang: Rp50‑100 juta per kasus.
- Izin baru: sampai Rp200 juta.
- Izin pengusahaan air tanah: Rp5‑20 juta.
Padahal, sesuai peraturan, biaya yang sah hanyalah pajak resmi. Semua tambahan biaya tersebut jelas melanggar aturan dan masuk kategori pungli.
4. Dampak Penggeledahan Terhadap Operasional Dinas
Penggeledahan menyebabkan kantor ESDM harus menutup sebagian ruang kerja selama proses pemeriksaan. Pegawai diminta tetap melaksanakan tugas esensial, namun banyak layanan perizinan yang tertunda. Hal ini menimbulkan keluhan dari pelaku industri pertambangan yang mengaku mengalami penundaan proyek hingga berbulan‑bulan.
Selain itu, Kejati Jatim membuka kemungkinan bahwa ada pihak lain di luar tiga tersangka yang terlibat, baik dari kalangan pejabat daerah maupun konsultan privat yang membantu proses korupsi.
5. Reaksi Publik dan Pemerintah
Berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis anti‑korupsi dan pengusaha legal, menuntut transparansi penuh. Gubernur Jawa Timur, Khofifah, melalui juru bicara menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa intervensi politik. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menawarkan kerjasama dengan Kejati untuk melacak aliran dana melalui PPATK.
Media sosial pun ramai dengan komentar netizen yang menyoroti pentingnya akuntabilitas di sektor energi. Beberapa pengguna menambahkan bahwa kasus ini menjadi contoh bagaimana institusi penegak hukum dapat bekerja secara mandiri tanpa menunggu KPK.
Kesimpulan
Kasus pungli perizinan tambang di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur menunjukkan betapa pentingnya pengawasan ketat dalam proses perizinan. Dengan penggeledahan berulang, Kejati Jatim berusaha mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan, sekaligus memberi sinyal kuat bahwa korupsi tidak akan dibiarkan begitu saja. Bagi kamu yang berkecimpung di industri pertambangan, penting untuk selalu menegakkan prinsip integritas dan menghindari praktik ilegal yang dapat merusak reputasi serta menimbulkan kerugian ekonomi yang besar.
FAQ
Pertanyaan 1
Siapa saja yang menjadi tersangka dalam kasus ini?
Jawaban: Tersangka utama adalah Kepala Dinas ESDM Jawa Timur (AM), Kepala Bidang Pertambangan (OS), dan Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah (H).
Pertanyaan 2
Berapa total uang yang disita?
Jawaban: Total uang yang disita mencapai Rp2,3 miliar, terdiri dari Rp1,9 miliar tunai dan sekitar Rp465 juta dalam bentuk saldo rekening.
Pertanyaan 3
Apa saja modus pungli perizinan yang terungkap?
Jawaban: Modusnya meliputi penambahan biaya perpanjangan izin (Rp50‑100 juta), izin baru (hingga Rp200 juta), dan izin air tanah (Rp5‑20 juta) yang tidak sesuai dengan peraturan.
Pertanyaan 4
Bagaimana dampak penggeledahan terhadap layanan publik?
Jawaban: Penggeledahan menyebabkan penundaan layanan perizinan, mengganggu proses bisnis tambang, dan menimbulkan keluhan dari pemohon izin.
Pertanyaan 5
Apa langkah selanjutnya yang diharapkan dari Kejati?
Jawaban: Kejati akan melanjutkan penyidikan, memperkuat bukti, dan menyiapkan berkas perkara untuk proses persidangan serta kemungkinan penyelidikan pihak lain yang terlibat.
