Lintaspedia.com – Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung pada Selasa, 21 Juli 2026, menjatuhkan vonis kepada seluruh 19 terdakwa sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjual bayi ke Singapura. Hukuman yang dijatuhkan berkisar antara 3 tahun 4 bulan hingga 7 tahun penjara, jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa sebelumnya yang mencapai 10 tahun penjara.
Sidang putusan yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Ardian Agustriono ini menandai babak akhir dari kasus yang menggemparkan publik karena melibatkan jaringan terorganisir yang memperdagangkan setidaknya 34 bayi. Vonis ini dijatuhkan kepada terdakwa dengan berbagai peran, mulai dari otak sindikat, perekrut, pembuat dokumen palsu, hingga pengasuh bayi.
Lie Siu Luan, alias Popo (70), yang diidentifikasi sebagai otak sindikat, dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Hakim menyatakan Popo terbukti secara sah melakukan tindakan pidana “merekrut, menampung, pengiriman, pemindahan, dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan memberikan bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.” Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 10 tahun penjara, dengan pertimbangan bahwa Popo adalah residivis.
Astri Fitrinika, yang berperan sebagai perekrut utama 34 bayi dari Kabupaten Bandung, menerima vonis 6 tahun 7 bulan penjara. Saat mendengar putusannya, Astri tampak menangis dan berpelukan dengan terdakwa lain di ruang sidang. Hukuman yang sama, 6 tahun 7 bulan, juga dijatuhkan kepada Lai Su Ha, yang bertugas membuat dokumen kependudukan palsu seperti akta kelahiran dan kartu keluarga untuk bayi-bayi tersebut, serta kepada pasangan suami-istri Djaka Hamdani Hutabarat dan Elin Marlina yang berperan sebagai perantara dalam perdagangan bayi.
Sementara itu, lima perempuan yang berperan sebagai pengasuh bayi-bayi yang diperdagangkan divonis masing-masing 3 tahun 4 bulan penjara. Hukuman yang sama juga dijatuhkan kepada dua terdakwa lain, Mariani dan Yenti, yang berfungsi sebagai broker atau perantara. Total ada 19 orang yang dijatuhi hukuman dalam kasus ini.
Setidaknya 34 bayi diduga diperdagangkan oleh sindikat ini dengan harga S$18.000 atau sekitar Rp248,4 juta per bayi, dan sedikitnya 12 bayi diduga masih berada di Singapura.
Kronologi Hukum: dari Dakwaan hingga Vonis
Kasus ini resmi memasuki jalur hukum pada awal April 2026. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa, 7 April 2026. Jaksa mendakwa seluruh terdakwa dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dakwaan jaksa mengungkap praktik ini berlangsung sejak 2023 hingga 2025 dan melibatkan sejumlah pihak dengan peran berbeda dalam satu jaringan terorganisir.
Pada persidangan tuntutan yang digelar Selasa, 30 Juni 2026, Jaksa Penuntut Umum Cucu Gantina menuntut hukuman berat kepada lima terdakwa kunci. Popo, Astri, Lai Su Ha, serta pasangan Djaka dan Elin dituntut masing-masing 10 tahun penjara. Sementara 14 terdakwa lainnya yang berperan sebagai ibu pengganti dan pengasuh dituntut hukuman 5 tahun penjara. Jaksa juga menuntut adanya restitusi bagi para korban.
Persidangan vonis pada 21 Juli 2026 akhirnya memutuskan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan. Majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam putusannya, termasuk peran aktif masing-masing terdakwa dalam jaringan tersebut.
Modus Operandi Sindikat
Berdasarkan dokumen dakwaan, praktik ini berawal pada 2023 ketika seorang warga negara Singapura bernama Petter menghubungi seorang terdakwa untuk mencarikan bayi untuk diadopsi dengan dokumen lengkap, termasuk akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan paspor bayi. Petter kemudian mengirimkan “Formulir ACA-2” di hadapan notaris Indonesia, yang merupakan dokumen persetujuan adopsi berdasarkan Undang-Undang Adopsi Anak Singapura tahun 2022.
Untuk memenuhi permintaan ini, sindikat membangun jaringan perekrutan yang canggih. Para perekrut, seperti Astri Fitrinika, menelusuri media sosial dan bergabung dengan beberapa grup adopsi online. Modus operandi mereka adalah mencari orang tua atau ibu hamil yang tidak mau merawat anaknya karena himpitan ekonomi. Beberapa bayi bahkan dipesan sejak dalam kandungan. Para perekrut menawarkan solusi berupa adopsi, namun kenyataannya adalah perdagangan.
Bayi-bayi yang berhasil “direkrut” dari berbagai wilayah di Jawa Barat, terutama Kabupaten Bandung, kemudian dikumpulkan di Kota Depok. Dari sana, mereka dibawa ke sebuah rumah di Pontianak, Kalimantan Barat, tempat para pengasuh yang dipekerjakan khusus merawat mereka. Untuk keperluan adopsi ke Singapura, terdakwa Lai Su Ha membuat dokumen kependudukan palsu, termasuk akta kelahiran dan kartu keluarga yang menyamarkan asal-usul bayi.
Jaringan ini kemudian membawa sebagian bayi ke Singapura melalui Jakarta sebagai kota transit. Ada setidaknya 10 berkas adopsi Singapura untuk 10 bayi yang menggunakan surat keterangan lahir dan kartu keluarga palsu. Bayi-bayi itu masuk ke Singapura antara 2023 hingga 2025, diduga dibawa oleh lima terdakwa yang berpura-pura menjadi orang tua kandung atau wali mereka. Bayi-bayi yang ditolak oleh calon adopter di Singapura kemudian dijual di dalam negeri, seperti di Jakarta, Tangerang, dan Surabaya.
Kasus ini terungkap setelah laporan penculikan bayi dari seorang pria bernama Dani Hidayat pada April 2025 ke Polda Jawa Barat. Dani mengaku bergabung dengan grup Facebook adopsi saat istrinya hamil, dengan alasan himpitan ekonomi dan terlilit utang. Laporan inilah yang kemudian memicu pengungkapan seluruh jaringan perdagangan bayi lintas negara ini.
Praktik perdagangan bayi ini sering kali menyamarkan dirinya sebagai proses adopsi legal, memanfaatkan platform digital dan dokumen palsu untuk menutupi kejahatan.
Jejak Kasus Perdagangan Bayi di Indonesia
Kasus ini bukan yang pertama terjadi di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 91 kasus penculikan terkait perdagangan anak yang melibatkan 180 korban anak antara tahun 2022 hingga Oktober 2025. Banyak kasus sebelumnya juga menggunakan modus serupa: penawaran adopsi ilegal melalui platform digital seperti Facebook dan TikTok, diikuti penggunaan dokumen kelahiran dan kartu keluarga palsu.
Pada Februari 2026, polisi mengungkap jaringan perdagangan bayi berskala nasional dengan menangkap 12 tersangka dan menyelamatkan tujuh bayi yang diduga akan dikirim ke beberapa kota di Indonesia. Kasus ini bermula dari penyelidikan penculikan bayi di Makassar. Sebulan sebelumnya, pada Januari 2026, polisi di Medan, Sumatera Utara, menangkap sembilan orang yang diduga terlibat dalam sindikat yang menampung perempuan hamil untuk mengatur proses adopsi ilegal.
Sepanjang 2025, polisi juga mengungkap kasus di Pekanbaru dan Ngawi. Di Pekanbaru, sindikat menggunakan TikTok untuk mempertemukan penjual dan pembeli bayi. Sementara di Ngawi, sekelompok orang diduga menjual bayi dengan kedok adopsi. Pada Juli 2024, polisi menangkap delapan tersangka dalam kasus yang melibatkan bayi-bayi yang diduga akan dikirim ke Bali, dengan salah satu tersangka mengelola sebuah yayasan yang kemudian diupayakan untuk dibubarkan. Pada Desember 2024, polisi di Yogyakarta menangkap dua bidan yang dituduh menjalankan praktik adopsi ilegal sejak 2010, dengan dugaan 66 bayi telah dijual sejak 2015.
Kasus perdagangan bayi ke Singapura ini mendapat perhatian lebih besar karena melibatkan korban yang dikirim ke luar negeri. Namun, jaringan perdagangan anak dengan cakupan yang lebih luas di dalam negeri terus menjadi tantangan serius bagi penegak hukum dan pemerintah.
Pertanyaan Umum
Siapakah otak sindikat perdagangan bayi ke Singapura?
Otak sindikat adalah Lie Siu Luan, alias Popo (70 tahun), yang dianggap sebagai pengendali utama operasi tersebut. Ia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebesar 10 tahun.
Berapa jumlah bayi yang diduga diperdagangkan dalam kasus ini?
Sindikat diduga telah memperdagangkan setidaknya 34 bayi. Sebagian dijual ke Singapura dengan harga sekitar Rp248,4 juta per bayi, sementara sisanya dijual di dalam negeri, seperti di Jakarta, Tangerang, dan Surabaya.
Bagaimana modus operandi sindikat dalam mendapatkan bayi?
Para perekrut, seperti Astri Fitrinika, mencari ibu hamil atau orang tua yang tidak mampu merawat anaknya melalui media sosial dan grup adopsi online. Mereka menawarkan proses adopsi, namun sebenarnya memperdagangkan bayi tersebut. Dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan kartu keluarga palsu kemudian dibuat untuk menyamarkan asal-usul bayi.
Apakah kasus perdagangan bayi seperti ini baru pertama kali terjadi di Indonesia?
Tidak, kasus serupa telah terjadi sebelumnya di berbagai daerah Indonesia, seperti di Makassar, Medan, Pekanbaru, dan Yogyakarta. Banyak dari kasus-kasus tersebut juga menggunakan modus adopsi ilegal dan dokumen palsu, serta memanfaatkan platform digital untuk transaksi.
Ringkasan
Pada 21 Juli 2026, Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis kepada 19 terdakwa sindikat perdagangan bayi ke Singapura. Hukuman yang dijatuhkan berkisar antara 3 tahun 4 bulan hingga 7 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang mencapai 10 tahun. Sindikat ini diduga telah memperdagangkan setidaknya 34 bayi.
Modus operandi sindikat melibatkan perekrutan ibu hamil atau orang tua tidak mampu melalui media sosial dan grup adopsi online. Bayi-bayi tersebut kemudian didokumentasikan dengan dokumen palsu seperti akta lahir dan kartu keluarga palsu sebelum dijual. Sebagian bayi dikirim ke Singapura dengan harga sekitar Rp248,4 juta per bayi, sementara sisanya dijual di dalam negeri.
Kasus ini merupakan bagian dari pola perdagangan anak yang terus terjadi di Indonesia, dengan ratusan kasus penculikan terkait perdagangan anak tercatat dalam beberapa tahun terakhir. Para pelaku sering menyamarkan aktivitas ilegal mereka sebagai proses adopsi legal dan memanfaatkan platform digital untuk menjalankan operasi.
Sumber: BBC News Indonesia
