Komunikasi kebijakan publik di Indonesia kerap kali terjebak dalam ambiguitas yang memicu spekulasi luas di tengah masyarakat. Sebagus apa pun rancangan regulasi yang disusun oleh para ahli, penyampaian yang membingungkan justru menggerus kepercayaan publik secara signifikan. Fenomena pernyataan pejabat yang saling bertentangan atau bersifat multitafsir bukan lagi kejadian tunggal, melainkan pola berulang yang memperlihatkan lemahnya strategi komunikasi pemerintah dalam menerjemahkan niat baik menjadi pemahaman yang utuh.
Kepercayaan merupakan modal utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika masyarakat tidak dapat memahami arah kebijakan karena bahasa yang digunakan terlalu elitis atau sengaja dibuat kabur, kepatuhan sukarela terhadap regulasi akan menurun drastis. Hal ini pada akhirnya memaksa pemerintah untuk mengeluarkan biaya lebih besar dalam penegakan aturan, sebuah siklus yang seharusnya dapat dihindari melalui strategi komunikasi yang lebih manusiawi dan terukur.
Dalam beberapa tahun terakhir, publik sering kali disuguhi pernyataan resmi yang alih-alih memberikan kepastian, justru membuka ruang perdebatan baru yang melelahkan. Tidak jarang masyarakat menemukan situasi di mana satu pejabat menyatakan kebijakan belum pasti diterapkan, sementara instansi lain di bawah koordinasi yang sama sudah menyiapkan langkah implementasi di lapangan. Ketidaksinkronan narasi ini memaksa masyarakat untuk menebak-nebak arah kebijakan yang sebenarnya, menciptakan kepanikan yang tidak perlu terutama terkait isu-isu sensitif seperti penyesuaian subsidi atau perubahan tarif pajak.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan komunikasi publik melampaui sekadar kemampuan berbicara di depan media atau konferensi pers. Ini adalah masalah mendasar terkait pembangunan makna bersama antara pemerintah dan warga negara. Dalam ilmu komunikasi, keadaan ini dikenal sebagai ambiguitas, yaitu penggunaan bahasa yang membuka peluang bagi lebih dari satu penafsiran. Meskipun dalam diplomasi tingkat tinggi bahasa lentur kadang diperlukan untuk menjaga ruang kompromi, penerapannya dalam kebijakan domestik justru menjadi sumber ketidakpastian yang merugikan semua pihak.
Dinamika Ambiguitas Strategis dan Ekosistem Digital
Teori Strategic Ambiguity dari Eric Eisenberg menjelaskan bahwa pemimpin terkadang sengaja merancang pesan yang tidak spesifik untuk mengakomodasi berbagai kelompok kepentingan. Strategi ini mungkin efektif meredam konflik internal organisasi atau menjaga fleksibilitas pengambilan keputusan di tingkat elit. Namun, strategi ini menjadi bumerang ketika dihadapkan pada masyarakat luas yang membutuhkan kepastian hukum dan sosial. Publik kehilangan pegangan karena setiap individu memproses pesan berdasarkan perspektif, ketakutan, dan kepentingan mereka masing-masing.
Persoalan ini menjadi jauh lebih kompleks dan berbahaya di era dominasi media sosial. Algoritma platform digital cenderung mendorong konten yang memancing emosi, sehingga satu kalimat yang tidak utuh dapat dipotong menjadi klip video berdurasi singkat, lalu diviralkan ribuan kali dalam hitungan jam. Sebelum pemerintah sempat merilis klarifikasi resmi melalui saluran formal, opini publik dan asumsi liar telah lebih dahulu terbentuk, dipercaya, dan disebarluaskan oleh masyarakat.
Di titik inilah teori Sensemaking dari Karl Weick menemukan relevansinya yang paling kuat. Weick menyatakan bahwa saat menghadapi informasi yang kabur atau tidak lengkap, manusia secara alami akan membangun maknanya sendiri bermodal pengalaman pribadi, keyakinan, dan rumor yang beredar di lingkungannya. Jika pemerintah tidak segera menyediakan penjelasan yang komprehensif dan mudah diakses, kekosongan informasi tersebut akan langsung diisi oleh spekulasi yang sering kali berujung pada hoaks.
Budaya Birokrasi dan Transformasi Komunikasi
Akar masalah ini juga terletak pada budaya komunikasi birokrasi yang masih kuat berorientasi pada kenyamanan pejabat, bukan kemudahan publik. Penggunaan istilah teknis yang rumit, singkatan yang tidak lazim, dan kalimat normatif yang kaku membuat masyarakat awam kesulitan mencerna inti pesan. Evaluasi sebuah program, misalnya, sering kali langsung dipersepsikan sebagai penghapusan total, padahal maksud awalnya hanyalah penyesuaian teknis agar lebih tepat sasaran. Kesenjangan antara niat komunikator dan pemahaman khalayak ini menunjukkan kegagalan mendasar dalam proses penyampaian pesan.
Untuk memperbaiki kondisi ini, aparatur negara harus mengubah prinsip dasar komunikasi mereka secara fundamental. Prinsip pertama adalah mengutamakan kejelasan di atas kecepatan. Pernyataan yang terburu-buru namun membingungkan hanya akan memicu beban kerja tambahan bagi humas untuk melakukan klarifikasi berulang kali. Prinsip kedua adalah menjaga konsistensi narasi antarpejabat. Pemerintah harus berbicara dengan satu suara agar tidak ada pesan yang saling meniadakan dan membingungkan publik.
Selanjutnya, setiap pengumuman wajib dilengkapi dengan konteks yang utuh, mencakup alasan rasional, tujuan jangka panjang, hingga dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Informasi yang komprehensif akan secara otomatis mempersempit ruang bagi spekulasi. Terakhir, komunikasi harus bersifat dua arah. Pemerintah perlu secara proaktif mendengarkan respons publik, memantau percakapan di media sosial, dan segera meluruskan kesalahpahaman sebelum rumor berkembang menjadi disinformasi yang masif dan sulit dikendalikan.
Pada akhirnya, penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah tidak hanya diukur dari substansi kebijakan, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan. Bahasa yang ambigu mungkin memberi ruang manuver politik bagi pejabat, tetapi di mata publik, hal itu hanya dibaca sebagai ketidaksiapan, inkonsistensi, dan kurangnya empati. Pemimpin yang efektif di era transparansi ini adalah mereka yang mampu menerjemahkan kompleksitas kebijakan menjadi pesan yang jernih, konsisten, dan dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Pertanyaan Umum
Mengapa ambiguitas sering terjadi dalam komunikasi kebijakan pemerintah?
Ambiguitas sering terjadi karena adanya penerapan strategi komunikasi yang terlalu lentur untuk mengakomodasi berbagai kepentingan internal, serta budaya birokrasi yang masih mengutamakan bahasa normatif dan teknis. Pejabat terkadang menghindari pernyataan tegas demi menjaga ruang aman, namun hal ini justru mengorbankan hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian informasi.
Bagaimana dampak media sosial terhadap pernyataan pejabat yang multitafsir?
Media sosial mempercepat penyebaran potongan informasi yang tidak utuh dan memicu algoritma yang mendorong konten sensasional. Hal ini membuat masyarakat mengisi kekosongan informasi dengan asumsi atau rumor sebelum pemerintah sempat memberikan klarifikasi resmi, sehingga opini publik terbentuk berdasarkan spekulasi yang sering kali berujung pada disinformasi.
Apa prinsip utama yang harus diterapkan pejabat dalam berkomunikasi?
Pejabat harus mengutamakan kejelasan makna di atas kecepatan rilis, menjaga konsistensi narasi antarinstansi, menyertakan konteks yang utuh dalam setiap pernyataan, serta membangun saluran komunikasi dua arah untuk merespons dinamika dan kecemasan yang berkembang di masyarakat secara real-time.
Sumber: Republika
