Lintaspedia.com – 03 April 2026 | Jakarta, 3 April 2026 – Empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang diduga melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, kini resmi dijerat pasal penganiayaan berat. Penetapan hukuman didasarkan pada Pasal 469 Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan alternatif Pasal 467 ayat 1 dan 2, yang mengatur penganiayaan dengan rencana.
Kasus Penyiraman Air Keras
Pada malam Kamis, 12 Maret 2026, Andrie Yunus mengalami serangan di Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Dua pelaku yang menunggangi sepeda motor melontarkan air keras ke tubuh aktivis tersebut, menimbulkan luka bakar sekitar 24 persen dan memaksa Andrie dirawat intensif di High Care Unit Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Rekaman video memperlihatkan pelaku melarikan diri setelah aksi.
Identitas dan Latar Belakang Pelaku
Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI berhasil mengamankan empat tersangka, yang semuanya merupakan anggota Denma BAIS TNI. Keempat tersangka berasal dari dua matra, Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU), dengan inisial NDP, SL, BHW, dan ES. Mereka dijelaskan bukan berasal dari satuan operasional biasa, melainkan bagian intelijen strategis yang memiliki akses khusus terhadap informasi dan operasi keamanan.
Proses Penyelidikan dan Keterlibatan Komnas HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara aktif mengawasi penyelidikan. Komisioner Saurlin P. Siagian menyatakan bahwa Komnas HAM akan mengirim surat permohonan keterangan kepada TNI untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut tentang proses penyidikan. “Kami menuntut transparansi, termasuk pengumuman identitas pelaku kepada publik dan akses untuk bertemu para tersangka,” ujar Saurlin dalam konferensi pers pada 3 April 2026.
Saurlin menambahkan bahwa Puspom TNI telah menyelesaikan sekitar 80 persen penyelidikan. Saat ini, pihak penyidik menunggu hasil visum korban yang akan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo serta keterangan saksi korban, termasuk pernyataan Andrie Yunus sendiri.
Dasar Hukum dan Tuntutan Pidana
Pasal 469 KUHP mengatur penganiayaan berat yang dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 12 tahun. Alternatif Pasal 467 ayat 1 dan 2 menambah dimensi perencanaan dalam tindakan kekerasan, memperkuat tuduhan terhadap keempat tersangka. Penetapan pasal ini menunjukkan bahwa penyelidikan tidak hanya menilai tindakan fisik, melainkan juga unsur niat dan perencanaan yang terlibat.
Respon Andrie Yunus dan Dukungan Publik
Setelah mengalami luka serius, Andrie Yunus tetap menyuarakan rasa terima kasih kepada masyarakat yang terus mengawal kasusnya. Dalam rekaman suara yang dipublikasikan oleh media, ia menyatakan, “Terima kasih atas segala bentuk dukungan, saya akan tetap kuat menghadapi teror dari orang‑orang pengecut.” Kepala Divisi Impunitas KontraS, Jane Rosalina, menegaskan bahwa Andrie masih menjalani perawatan intensif dan belum dapat menerima kunjungan selain keluarga serta tim kuasa hukum.
Implikasi bagi TNI dan Penegakan Hak Asasi Manusia
Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai penggunaan satuan intelijen militer dalam tindakan yang menargetkan aktivis sipil. Pengungkapan bahwa pelaku berasal dari BAIS menambah tekanan pada institusi TNI untuk meninjau prosedur internal, mekanisme pengawasan, dan pelatihan etika operasi. Komnas HAM menuntut agar proses hukum berjalan terbuka, dengan melibatkan pengawasan eksternal guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang di masa depan.
Selain itu, permintaan Komnas HAM untuk pertemuan langsung dengan tersangka mencerminkan upaya memastikan bahwa hak-hak korban dan keluarganya terpenuhi, serta bahwa proses peradilan tidak terdistorsi oleh kepentingan institusional.
Dengan penyelidikan yang hampir selesai dan proses visum yang sedang menunggu hasil, langkah selanjutnya akan melibatkan penetapan dakwaan resmi di pengadilan militer. Jika terbukti bersalah, keempat anggota BAIS dapat dikenakan hukuman penjara yang signifikan sesuai dengan ketentuan Pasal 469 KUHP.
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus menegaskan kembali pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan, terutama ketika aparat negara terlibat dalam tindakan kekerasan. Pengawasan independen dari lembaga hak asasi manusia menjadi kunci untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah terulangnya insiden serupa.
