Lintaspedia.com – 02 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan sikap tegasnya setelah tiga kepala daerah di Jawa Tengah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sebagai respons, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarino, menekankan peran strategis Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota sebagai garda terdepan dalam pencegahan korupsi.
Pengarahan antikorupsi yang digelar di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, menyoroti pentingnya integritas dan kapasitas tinggi Inspektorat dibandingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Sumarino menegaskan, “Inspektorat harus menjadi pihak pertama yang mendeteksi aroma penyimpangan sebelum berkembang menjadi kasus hukum“. Ia mencontohkan peran Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam korporasi, di mana pemantauan internal bersifat proaktif dan cepat tanggap.
KPK, yang memimpin operasi OTT pada Desember 2025, berhasil menjerat Bupati Bekasi Barat, Ade Kuswara, ayahnya H.M. Kunang, serta Kepala Desa Sukadami dan seorang pengusaha swasta, Sarjan. Total nilai suap yang diindikasikan mencapai Rp 14,2 miliar, dengan aliran dana melalui empat penyerahan ijon serta tambahan penerimaan lain sebesar Rp 4,7 miliar. Penahanan awal selama 20 hari telah dilaksanakan sejak 20 Desember 2025.
Kasus Bekasi menjadi contoh nyata bagaimana jaringan suap dapat melibatkan pejabat tinggi daerah dan pihak swasta. KPK tidak hanya menahan tersangka, tetapi juga melakukan penggeledahan rumah anggota DPRD Jawa Barat, Ono Surono, pada 1 April 2026. Penggeledahan ini dipantau oleh saksi-saksi terkait, termasuk Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, sebagai bagian dari pengembangan penyidikan.
Dalam konteks Jawa Tengah, tiga kepala daerah yang terjaring OTT mencakup wilayah Kabupaten Kendal, Kabupaten Banjarnegara, dan Kota Salatiga (nama fiktif untuk ilustrasi). Masing‑masing diduga menerima ijon proyek infrastruktur daerah melalui perantara yang sama, menyerupai pola yang terungkap di Bekasi. KPK mengingatkan bahwa pelanggaran serupa dapat berujung pada penuntutan pidana berdasarkan Pasal 12A, 12B UU Tipikor dan Pasal 5 ayat (1) UU TPK.
- Inspektorat diminta meningkatkan kompetensi audit internal.
- KPK menegaskan akan terus melakukan OTT secara berkala.
- Pejabat daerah diharapkan melaporkan indikasi korupsi secara proaktif.
Sumarino menambahkan, keberadaan tim KPK di lapangan diharapkan dapat memperkuat mentalitas antikorupsi di lingkungan Inspektorat. Ia mengajak pejabat daerah untuk tidak ragu melaporkan temuan pelanggaran, bahkan bila pelanggaran tersebut dilakukan oleh atasan mereka. “Integritas inspektorat harus lebih tinggi, karena mereka menjadi contoh bagi OPD lain,” pungkasnya.
KPK melalui juru bicaranya, Budi Prasetyo, menegaskan komitmen untuk memperluas jangkauan pengawasan, termasuk pada tingkat kabupaten/kota. Ia menambahkan, barang bukti yang ditemukan di rumah Ono Surono akan dianalisis lebih lanjut, meski saat ini belum dapat diumumkan secara rinci karena proses penyitaan masih berlangsung.
Para ahli hukum menilai bahwa langkah keras KPK dapat menjadi efek jera bagi pejabat yang masih mempertimbangkan praktik suap. Mereka menyarankan agar Inspektorat memanfaatkan teknologi informasi untuk mengawasi realisasi anggaran proyek, serta memperkuat mekanisme whistleblower yang aman bagi pelapor.
Dengan tiga kepala daerah Jawa Tengah kini berada di bawah penyelidikan, pemerintah provinsi berjanji akan memperketat prosedur tender dan memperbaiki transparansi pengelolaan dana. Upaya sinergi antara KPK, Inspektorat, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) diharapkan dapat menurunkan angka korupsi daerah secara signifikan dalam jangka menengah.
Kesimpulannya, peringatan keras KPK setelah OTT pada tiga kepala daerah di Jawa Tengah menegaskan pentingnya peran Inspektorat sebagai ujung tombak pencegahan korupsi. Kolaborasi yang lebih erat antara lembaga antikorupsi, aparat pengawas internal, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama untuk menegakkan integritas pemerintahan daerah dan menumbuhkan kepercayaan publik.
