Lintaspedia.com – 08 April 2026 | Jakarta – Partai Golongan Karya (Golkar) pada Senin (8 April 2026) secara tegas menuntut Presiden Joko Widodo (Prabowo Subianto) untuk mempertimbangkan penarikan Indonesia dari skema Board of Peace (BoP) setelah tiga anggota TNI tewas dalam serangan yang diduga dilancarkan oleh militer Israel di Lebanon. Kejadian tersebut menimbulkan kemarahan di kalangan politikus, veteran, serta masyarakat yang menilai partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian internasional harus dipertanggungjawabkan secara serius.
Latar Belakang Insiden
Ketiga prajurit TNI yang gugur, Mayor Inf. (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Sarjana (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Fahrizal Rhomadhon, merupakan bagian dari pasukan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Mereka tewas dalam dua insiden terpisah pada 29 Maret dan 30 April 2026 yang diduga merupakan serangan balasan Israel atas aktivitas militan di wilayah perbatasan. Insiden ini menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan penempatan pasukan Indonesia di zona konflik yang dinamis.
Golkar Menuntut Penarikan
Dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Pusat Partai Golkar, Ketua Umum Partai, Airlangga Hartanto, menyatakan bahwa kehilangan nyawa tiga prajurit merupakan “tamparan keras” bagi bangsa. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak dapat terus mengirimkan pasukan ke misi yang berisiko tinggi tanpa adanya jaminan keamanan yang memadai. “Kami meminta Presiden Prabowo untuk mengajukan opsi penarikan seluruh kontingen TNI dari Board of Peace dan mengevaluasi kembali kebijakan luar negeri yang melibatkan penempatan pasukan di zona konflik aktif,” ujar Hartanto.
Golkar juga menyoroti bahwa keputusan serupa telah diusulkan oleh anggota DPR Fraksi PKB, Oleh Soleh, yang dalam rapat Komisi I DPR mengusulkan pembahasan opsi penarikan TNI dari UNIFIL. Menurutnya, insiden tersebut harus menjadi momentum untuk meninjau kembali peran Indonesia dalam kerangka BoP, termasuk potensi penugasan di Gaza atau wilayah lain yang rawan konflik.
Reaksi Pemerintah dan Tokoh Lain
Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang kini menjabat sebagai penasihat senior pemerintahan, menyatakan dukungannya terhadap upaya penyelidikan independen oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Indonesia berhak mendapatkan investigasi yang jujur, adil, dan dapat dipercaya. PBB, khususnya UNIFIL, harus memberikan penjelasan menyeluruh mengenai rangkaian insiden yang menewaskan peacekeeper Indonesia,” kata SBY dalam sebuah pernyataan resmi.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, menegaskan bahwa pemerintah akan tetap berkoordinasi dengan PBB sambil menyiapkan skenario evakuasi bila diperlukan. “Kami tidak menutup kemungkinan penarikan, tetapi keputusan akhir harus didasarkan pada penilaian risiko yang objektif dan konsultasi lintas sektoral,” ujarnya.
Board of Peace (BoP) dan Implikasinya
Board of Peace adalah inisiatif multinasional yang mengkoordinasikan penempatan pasukan perdamaian dari negara‑negara anggota untuk misi‑misi berisiko tinggi. Pada pekan yang sama, BoP mengeluarkan pernyataan yang mendesak Hamas untuk menyelesaikan proses demiliterisasi di Gaza, menandakan tekanan politik yang meningkat terhadap semua pihak yang terlibat dalam konflik Timur Tengah.
Keputusan Indonesia untuk tetap atau menarik diri dari BoP memiliki konsekuensi diplomatik yang signifikan. Di satu sisi, partisipasi aktif memperkuat citra Indonesia sebagai kontributor perdamaian global; di sisi lain, kehilangan nyawa prajurit menuntut pertimbangan ulang mengenai prioritas keamanan nasional.
Analisis dan Prospek Kedepan
- Keamanan Pasukan: Insiden menegaskan perlunya penilaian risiko yang lebih ketat sebelum penugasan ke zona konflik.
- Politik Dalam Negeri: Golkar dan fraksi PKB menunjukkan adanya tekanan politik yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri.
- Hubungan dengan PBB: Keterlibatan aktif dalam investigasi dapat memperkuat kepercayaan internasional terhadap Indonesia.
- Strategi BoP: Penarikan dapat mengurangi beban operasional, namun dapat menurunkan kontribusi Indonesia dalam diplomasi perdamaian.
Dengan tekanan dari partai politik, keluarga korban, serta komunitas veteran, pemerintah diperkirakan akan mengadakan pertemuan darurat dengan pihak terkait untuk menentukan langkah selanjutnya. Apakah Indonesia akan tetap berperan dalam BoP atau memilih penarikan total tetap menjadi pertaruhan utama dalam dinamika politik dan keamanan tahun 2026.
Keputusan akhir akan berdampak pada persepsi publik terhadap kebijakan luar negeri serta menambah beban diplomatik Indonesia di panggung internasional. Sejauh mana Presiden Prabowo akan menanggapi desakan Golkar dan fraksi DPR lain akan menjadi indikator utama arah kebijakan pertahanan dan perdamaian Indonesia ke depan.
