Lintaspedia.com – 03 April 2026 | Setelah menapaki jejak pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada pertengahan 2025, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono kini mengungkapkan kesan mendalamnya setelah satu tahun tinggal dan bekerja di kawasan yang dijuluki “tempat menata hati dan pikiran”. Dalam serangkaian pernyataan yang disampaikan kepada media dan anggota DPR, Basuki menekankan bahwa pengalaman pribadi di IKN tidak hanya memperkaya perspektifnya sebagai pejabat, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern, berkelanjutan, dan manusiawi.
Prioritas Pembangunan Legislatif dan Yudikatif Menjadi Fokus Utama
Menurut Basuki, tahun 2026 menjadi tahun krusial bagi penyelesaian infrastruktur legislatif dan yudikatif. Kawasan Legislatif dan Yudikatif (KLK) di Sepaku, Penajam Paser Utara, dirancang untuk menampung gedung perkantoran, fasilitas pendukung, serta ruang publik yang mendukung proses legislasi dan peradilan. “Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif adalah prioritas pada tahun ini,” tegasnya, menegaskan bahwa penyelesaian struktur ini akan mempercepat fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan.
Rencana strategis Otorita IKN (OIKN) menargetkan area seluas 850 hingga 1.100 hektare untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) beserta sekitarnya. Pengembangan ini mencakup gedung-gedung perkantoran yang ramah lingkungan, hunian layak bagi ASN, serta sistem pengelolaan air bersih, limbah domestik, dan persampahan yang terintegrasi. Basuki menambahkan, “Kegiatan pada 2026 juga fokus pada perencanaan pembangunan kawasan dan pembinaan ASN, sehingga tidak hanya fisik saja yang dibangun, tetapi juga kapasitas manusia yang akan mengelola IKN.”
Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) Secara Bertahap
Proses relokasi ASN menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda pembangunan. Basuki mengungkapkan bahwa hingga kini sekitar 2.000 ASN telah bertugas di IKN, terdiri atas 1.100 pegawai OIKN dan 900 ASN dari Kementerian PUPR, Kesehatan, serta Perhubungan. Target pemerintah pusat adalah menambah jumlah ASN hingga 4.000 orang pada tahun 2028, dengan kisaran 1.700 hingga 4.100 orang pada tahun 2026. “Pemindahan ASN tidak hanya untuk tahun ini, melainkan berlangsung secara bertahap hingga 2028,” kata Basuki, menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur hunian dan layanan publik bagi para pegawai negeri.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat fungsi pemerintahan di IKN, sekaligus mengurangi ketergantungan pada Jakarta. Basuki menambahkan, “Kita sedang menyiapkan hunian yang terjangkau, berkelanjutan, dan dilengkapi dengan fasilitas dasar yang memadai, sehingga para ASN dapat fokus pada tugasnya tanpa harus khawatir tentang kebutuhan dasar.”
Smart City, Superhub Ekonomi, dan Pengelolaan Lingkungan
Selain infrastruktur fisik, OIKN menekankan pengembangan ekosistem digital dan sistem pemerintahan cerdas (smart city). Inisiatif ini mencakup sistem informasi kota, layanan perizinan daring, serta jaringan utilitas bawah tanah (MUT) yang mendukung mobilitas massal dan konektivitas antarwilayah. “Pengembangan superhub ekonomi dan pengelolaan lingkungan menjadi prioritas kedua,” ujar Basuki, menambahkan bahwa upaya ini meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan investasi, serta perlindungan hutan dan sumber daya alam.
Program pengelolaan lingkungan menargetkan penanggulangan bencana, pengembangan pertanian berkelanjutan, dan ketahanan pangan. Basuki menegaskan, “Kita tidak hanya membangun kota, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekosistem di sekitarnya, sehingga IKN menjadi contoh pembangunan hijau di tingkat nasional.”
Wakil Presiden Gibran Rakabuming: Langkah Awal di IKN
Sebagai simbol kemajuan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming sudah mulai beroperasi di IKN sejak awal tahun ini. Gedung kantor dan perabotannya telah selesai, memungkinkan stafnya untuk menjalankan tugas secara langsung di lapangan. Basuki menilai kehadiran Wapres di IKN sebagai bukti bahwa infrastruktur utama telah siap melayani fungsi pemerintahan tingkat tertinggi.
- Gedung perkantoran legislatif dan yudikatif: selesai 2026.
- Hunian ASN: target 4.000 unit hingga 2028.
- Smart city: sistem informasi terintegrasi, layanan daring, dan jaringan MUT.
- Superhub ekonomi: investasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam.
- Pengelolaan lingkungan: perlindungan hutan, pertanian berkelanjutan, dan mitigasi bencana.
Kesimpulannya, satu tahun pengalaman Basuki Hadimuljono di IKN tidak hanya mengukir kisah pribadi tentang menata hati dan pikiran, tetapi juga menegaskan keberhasilan pemerintah dalam menggerakkan agenda pembangunan yang holistik. Dengan fokus pada infrastruktur legislatif dan yudikatif, relokasi ASN, serta pengembangan kota pintar yang ramah lingkungan, IKN semakin mendekati visi sebagai ibu kota masa depan yang menyeimbangkan kemajuan teknologi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian alam.
