Lintaspedia.com – 04 April 2026 | Jakarta, 3 April 2026 – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi mengumumkan revisi definisi dan batas minimum saham free float menjadi 15 persen dari total saham yang tercatat, efektif per 1 April 2026. Kebijakan ini merupakan bagian penting dari rangkaian reformasi pasar modal yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diharapkan meningkatkan likuiditas serta menarik lebih banyak investor.
Rincian Ketentuan Free Float Baru
Berbeda dengan aturan sebelumnya yang bersifat fleksibel, batas minimum free float kini ditetapkan secara tegas pada tiga tingkat tiering berdasarkan kapitalisasi pasar perusahaan yang akan mencatatkan sahamnya:
- Tier 1: Perusahaan dengan kapitalisasi pasar kecil harus mempertahankan free float minimal 15 persen.
- Tier 2: Perusahaan menengah diwajibkan free float minimal 20 persen.
- Tier 3: Perusahaan besar harus mencapai free float minimal 25 persen.
Penetapan tier ini bertujuan menyesuaikan persyaratan dengan ukuran dan likuiditas yang dibutuhkan masing-masing perusahaan, sehingga tidak memberatkan entitas kecil namun tetap menjaga standar pasar yang sehat.
Proses Pencatatan dan Mekanisme Penyesuaian
Untuk calon perusahaan tercatat yang melakukan penawaran umum (IPO), BEI menambahkan persyaratan khusus terkait nilai penawaran dan profil pemegang saham. Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, menjelaskan bahwa perusahaan harus dapat mengidentifikasi dan mengajukan pemegang saham yang memenuhi kriteria sebagai free float, termasuk institusi yang tidak memiliki kepemilikan kontrol.
Surat Edaran BEI nomor SE-00004/BEI/03-2026 memberikan panduan rinci mengenai definisi free float, prosedur verifikasi, serta mekanisme permohonan agar saham tertentu dapat dikategorikan sebagai free float. Mekanisme ini dirancang agar perusahaan dapat memperoleh kemudahan dalam mengalokasikan saham kepada publik tanpa harus menunggu proses panjang.
Latar Belakang dan Tujuan Reformasi
Penyesuaian batas free float ini sejalan dengan perubahan Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham. OJK dan BEI menilai bahwa peningkatan persentase free float akan memperluas basis pemegang saham, meningkatkan volume perdagangan, dan menurunkan volatilitas harga. Dengan likuiditas yang lebih tinggi, pasar modal Indonesia diharapkan menjadi lebih kompetitif secara regional.
Selain itu, kebijakan ini mendukung agenda percepatan reformasi pasar modal yang mencakup empat pilar utama: peningkatan kualitas perusahaan tercatat, penguatan tata kelola, perlindungan investor, dan pengembangan instrumen pasar. Semua langkah tersebut diharapkan menciptakan ekosistem investasi yang lebih transparan dan berkelanjutan.
Implikasi Bagi Emiten dan Investor
Bagi perusahaan yang sudah terdaftar, penyesuaian batas free float menuntut peninjauan kembali struktur kepemilikan saham. Jika kepemilikan tetap berada di atas ambang batas, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif atau diminta melakukan aksi korporasi seperti penjualan saham tambahan kepada publik.
Investor, terutama institusi, akan merasakan manfaat dari peningkatan likuiditas karena spread harga yang lebih tipis dan kemampuan eksekusi order yang lebih efisien. Di sisi lain, investor ritel memperoleh kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam IPO karena lebih banyak saham yang tersedia untuk publik.
Reaksi Pasar dan Prospek Kedepan
Sejak pengumuman resmi, indeks IDX Composite menunjukkan pergerakan positif, mencerminkan antusiasme pelaku pasar terhadap kebijakan baru. Analis pasar memperkirakan bahwa dalam jangka menengah, volume perdagangan harian dapat meningkat hingga 10-15 persen jika perusahaan secara konsisten mematuhi standar free float.
Namun, beberapa pihak mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada regulasi, melainkan juga pada kesiapan perusahaan dalam mengimplementasikan mekanisme pengawasan kepemilikan saham secara transparan. OJK dan BEI berjanji akan memperkuat pengawasan melalui sistem pelaporan berbasis teknologi.
Secara keseluruhan, penetapan free float 15 persen menjadi tonggak penting dalam upaya modernisasi pasar modal Indonesia. Dengan dukungan regulasi yang jelas, persetujuan OJK, dan komitmen semua pemangku kepentingan, diharapkan likuiditas pasar akan terus meningkat, membuka peluang investasi yang lebih luas, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai hub keuangan di Asia Tenggara.
