Transportasi antarpulau di Kepulauan Seribu akan segera memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menyiapkan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) untuk mengambil alih dan mengelola layanan transportasi laut dari dan menuju kepulauan tersebut. Keputusan ini diambil karena layanan transportasi yang selama ini berjalan dinilai belum efektif dan efisien.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan rencana tersebut secara terbuka di Rorotan, Jakarta Utara, pada Senin, 10 Agustus 2026. Ia memaparkan bahwa selama ini layanan transportasi di Kepulauan Seribu mayoritas diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Sementara itu, sebagian layanan lainnya difasilitasi oleh para pelaku usaha lokal yang merupakan warga asli Kepulauan Seribu.
“Kami melihat ini menjadi sangat tidak efisien,” ujar Pramono. Kondisi yang terfragmentasi ini, menurutnya, membuat koordinasi, penentuan standar layanan, hingga penyesuaian tarif menjadi sulit dikelola secara terpadu dan menguntungkan publik. Oleh karena itu, ia memutuskan agar Transjakarta, yang notabene adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rekam jejak panjang, akan mengelola rute transportasi dari Jakarta daratan ke Kepulauan Seribu.
“Saya memutuskan untuk mengelola transportasi dari, katakanlah Jakarta daratan, ke Kepulauan Seribu, itu akan dikelola oleh Transjakarta,” tegasnya. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pembenahan total sistem transportasi di wilayah kepulauan yang merupakan salah satu kecamatan di DKI Jakarta ini.
Alasan di Balik Pemilihan Transjakarta
Pilihan menjadikan Transjakarta sebagai operator utama bukan tanpa dasar. Pramono menilai, BUMD tersebut memiliki performa yang sangat baik dalam menyelenggarakan layanan transportasi berbasis jalan raya di wilayah Jakarta. Salah satu indikator utamanya adalah kemampuan Transjakarta dalam mengelola armada yang masif.
Saat ini, Transjakarta mengelola lebih dari 10 ribu bus yang melayani berbagai koridor di seluruh ibu kota. Dalam operasionalnya, perusahaan ini juga dinilai memiliki tingkat ketepatan waktu (on-time performance) yang cukup baik, sebuah kunci kepuasan pengguna transportasi massal. Rekam jejak mengelola volume penumpang harian yang sangat besar tentu menjadi pertimbangan krusial.
Kapal Paus Dua dan Paus Tiga yang disiapkan untuk mendukung aktivitas warga Kepulauan Seribu.
Bukti kepercayaan publik juga terlihat dari data penumpang. Pramono menyebutkan, jumlah penumpang yang menggunakan layanan Transjakarta terus mengalami peningkatan dari bulan ke bulan. Pada bulan Juli lalu, misalnya, terjadi lonjakan penumpang sebesar 14,99 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
“Ini menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta sekarang memberikan kepercayaan kepada Transjakarta,” kata Pramono. Ia berharap, standar dan sistem manajemen yang diterapkan Transjakarta untuk bus kota dapat ditransfer dan diadaptasi untuk layanan transportasi laut, menciptakan integrasi yang lebih mulus bagi warga.
Tantangan Regulasi dan Persiapan Teknis
Meski komitmen politik sudah dinyatakan, realisasi rencana ini tidak bisa terjadi secara instan. Transjakarta tidak bisa serta merta menurunkan armada kapalnya ke laut. Proses transisi memerlukan persiapan regulasi yang matang dan komprehensif. Pemprov DKI Jakarta harus terlebih dahulu merevisi berbagai peraturan yang mengatur layanan transportasi laut di wilayahnya.
“Nanti mekanismenya sedang dimatangkan, karena harus merubah Perda, Pergub, dan nanti berapa tarifnya,” jelas Pramono. Perubahan peraturan daerah (Perda) dan peraturan gubernur (Pergub) ini nantinya akan menetapkan kerangka kerja, tanggung jawab, dan batasan operasional bagi Transjakarta sebagai operator baru.
Salah satu aspek paling krusial yang harus diatur ulang adalah soal tarif. Pramono menegaskan bahwa dengan pengelolaan yang profesional dan terintegrasi seperti yang dilakukan Transjakarta untuk bus, tarif transportasi ke Kepulauan Seribu diproyeksikan akan menjadi lebih murah. “Yang pasti tarifnya akan lebih murah kalau dikelola secara profesional seperti apa yang dilakukan saat ini di Transjakarta,” ujarnya, memberikan sinyal kuat tentang orientasi layanan publik yang terjangkau.
Proses perubahan regulasi ini akan melibatkan dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Biro Hukum, dan tentunya manajemen Transjakarta sendiri untuk menyusun mekanisme operasional baru. Hal ini termasuk kemungkinan penguatan armada kapal (KMP), pengaturan jadwal keberangkatan yang pasti, hingga integrasi sistem pembayaran elektronik yang sudah digunakan di bus Transjakarta.
Rencana perluasan peran Transjakarta ini sejalan dengan semangat Pemprov DKI untuk memperkuat konektivitas antara Jakarta daratan dan kepulauannya. Kepulauan Seribu, yang merupakan bagian administratif dari DKI Jakarta, selama ini memang menghadapi tantangan aksesibilitas. Layanan transportasi yang lebih teratur, terjangkau, dan andal diproyeksikan dapat mendukung kegiatan ekonomi warga, pariwisata, dan pelayanan publik lainnya.
Langkah ini juga merepresentasikan perluasan fungsi strategis BUMD DKI Jakarta. Jika selama ini Transjakarta identik dengan bus tingkat dan halte, dalam waktu dekat mungkin akan lebih sering terlihat logo dan warna khasnya di dermaga-dermaga Pelabuhan Kali Adem atau Pelabuhan Muara Angke. Perubahan ini menandai evolusi besar dalam pemetaan ulang tata kelola transportasi publik di Ibu Kota.
Pertanyaan Umum
Mengapa Transjakarta dipilih untuk mengelola transportasi laut ke Kepulauan Seribu?
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa Transjakarta dipilih karena memiliki rekam jejak performa yang sangat baik dalam pengelolaan transportasi massal di daratan. Dengan armada lebih dari 10.000 bus dan tingkat ketepatan waktu yang baik, serta peningkatan jumlah penumpang yang signifikan, Transjakarta dinilai memiliki kapasitas manajemen profesional yang bisa diterapkan untuk layanan transportasi laut agar lebih efisien dan terjangkau.
Apakah tarif transportasi ke Kepulauan Seribu akan berubah setelah dikelola Transjakarta?
Ya, berdasarkan pernyataan Gubernur Pramono Anung, tarif diproyeksikan akan menjadi lebih murah. Hal ini dikarenakan pengelolaan oleh Transjakarta yang profesional dan terintegrasi diharapkan dapat menekan biaya operasional. Namun, besaran pasti tarif baru akan ditetapkan setelah proses perubahan regulasi (Perda dan Pergub) selesai dimatangkan.
Kapan layanan transportasi laut Transjakarta ke Kepulauan Seribu akan mulai beroperasi?
Belum ada tanggal pasti yang diumumkan secara resmi. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih dalam tahap mematangkan mekanisme dan merevisi regulasi yang diperlukan, seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub). Proses perubahan aturan ini perlu diselesaikan sebelum Transjakarta dapat mulai beroperasi sebagai operator utama rute tersebut.
Sumber: Republika
