Lintaspedia.com – 11 Mei 2026 | Kamu mungkin telah mendengar tentang kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk memeriksa ulang wajib pajak Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta pengusaha tetap tenang merespons kebijakan ini.
Apa itu Program Pengungkapan Sukarela (PPS)?
PPS adalah program yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Program ini berbeda dengan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tahun 2016-2017.
Dalam kebijakan PPS, khususnya kebijakan yang memperoleh tarif Pajak Penghasilan final lebih rendah, terdapat persyaratan dan komitmen tertentu yang memang wajib dipenuhi oleh peserta. Rinciannya terkait pengungkapan harta secara benar dan lengkap, repatriasi harta dari luar negeri, maupun realisasi investasi pada Surat Berharga Negara dan/atau kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagaimana dengan Tax Ratio Indonesia?
Tax ratio Indonesia sering terdengar seperti istilah teknis yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, maknanya cukup sederhana: seberapa besar penerimaan pajak dibandingkan dengan ukuran ekonomi nasional.
Ketika muncul pembicaraan mengenai peluang tax ratio Indonesia naik ke kisaran 12 hingga 13 persen pada 2026, yang sedang dibahas sebenarnya bukan hanya angka fiskal, tetapi juga kualitas hubungan antara negara dan wajib pajak.
Kesimpulan
Jadi, apa yang perlu kamu ketahui tentang wajib pajak PPS dan tax ratio Indonesia? Pastikan kamu memahami persyaratan dan komitmen yang terkait dengan program PPS, serta bagaimana tax ratio Indonesia dapat mempengaruhi penerimaan negara.
FAQ
Pertanyaan 1: Apa itu Program Pengungkapan Sukarela (PPS)?
PPS adalah program yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Pertanyaan 2: Apa yang dimaksud dengan tax ratio Indonesia?
Tax ratio Indonesia adalah seberapa besar penerimaan pajak dibandingkan dengan ukuran ekonomi nasional.
Pertanyaan 3: Bagaimana tax ratio Indonesia dapat mempengaruhi penerimaan negara?
Tax ratio Indonesia dapat mempengaruhi penerimaan negara karena penerimaan pajak yang lebih besar dapat meningkatkan kemampuan negara untuk membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan berbagai program pembangunan.
Pertanyaan 4: Apa yang perlu dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi persyaratan PPS?
Wajib pajak perlu memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan program PPS, seperti pengungkapan harta secara benar dan lengkap, repatriasi harta dari luar negeri, maupun realisasi investasi pada Surat Berharga Negara dan/atau kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di Indonesia.
Pertanyaan 5: Bagaimana saya dapat memantau tax ratio Indonesia?
Kamu dapat memantau tax ratio Indonesia melalui berbagai sumber informasi, seperti laporan keuangan negara atau berita ekonomi.
