Jakarta akan tetap terapkan pajak kendaraan listrik, segini nilainya: Potensi Rp 1 Triliun yang Bikin Geger!

Lintaspedia.com – 29 April 2026 | Hai kamu! Jakarta kembali jadi sorotan karena Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) dan DPRD DKI menegaskan akan tetap menerapkan pajak kendaraan listrik (EV). Angka yang dibicarakan mencapai satu triliun rupiah, angka yang cukup mengguncang kalau dilihat dari potensi pajak baru di ibu kota. Apa saja yang menjadi latar belakang, skema, tantangan, hingga proyeksi pendapatan? Simak rangkaian liputan lengkap ini yang menyajikan data, kutipan, dan analisis secara mudah dicerna.

Latar Belakang Kebijakan Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta

Sejak pemerintah pusat meluncurkan insentif pembebasan pajak untuk kendaraan listrik pada 2024, banyak daerah yang menunggu sinyal apakah kebijakan tersebut akan berlanjut. Di Jakarta, Komisi C DPRD DKI mengangkat isu ini karena pertumbuhan penjualan EV yang terus naik, diperkirakan mencapai 30.000 unit per tahun. Ketua Komisi C, Dimaz Raditya, menegaskan bahwa “potensi pajak kendaraan listrik di DKI Jakarta sangat tinggi, bisa tembus Rp 1 triliun”.

Dasar hukum yang dipakai adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 11 Tahun 2026 yang menyebutkan kendaraan listrik sebagai objek pajak daerah. Dengan landasan tersebut, DKI Jakarta berhak menetapkan tarif yang wajar sambil tetap memberikan ruang bagi insentif yang diatur pemerintah pusat.

Skema Pajak Bertahap Berdasarkan Nilai Kendaraan

Komisi C tidak memilih tarif flat untuk semua jenis EV. Mereka mengusulkan skema bertingkat yang memperhitungkan nilai jual kendaraan. Misalnya, mobil listrik dengan harga di atas Rp 600 juta akan dikenai tarif lebih tinggi dibandingkan yang dibanderol di bawah Rp 300 juta. Tujuannya sederhana: “Ini soal keadilan. Yang mampu, kontribusinya lebih besar,” kata Dimaz.

Skema yang dirancang mencakup tiga level:

• Level A: Kendaraan < Rp 300 juta – tarif 0,5% dari nilai jual.
• Level B: Rp 300 juta – Rp 600 juta – tarif 1,0%.
• Level C: > Rp 600 juta – tarif 1,5%.

Dengan asumsi distribusi penjualan yang merata, perkiraan pendapatan mencapai Rp 1 triliun dalam tiga tahun pertama. Angka ini masih bersifat estimasi karena tarif penuh belum diimplementasikan secara menyeluruh.

Tantangan dan Insentif Pemerintah Pusat

Walaupun DPRD DKI siap mengoptimalkan pajak, ada kendala dari kebijakan pusat yang masih memberikan pembebasan pajak penuh bagi kendaraan listrik. Hal ini berarti daerah harus menunggu arahan lebih lanjut atau menyesuaikan tarif dengan kebijakan nasional.

Dimaz menambahkan, “Kami sudah bahas potensi minimal Rp 1 triliun, walaupun belum tarif penuh. Sayang kalau tidak dimaksimalkan.” Sementara Kepala Bapenda, Lusiana Herawati, memastikan bahwa formulasi tarif sudah siap dan menunggu sinyal final dari Kementerian Keuangan.

Reaksi Pemangku Kepentingan

Berbagai pihak menanggapi rencana pajak ini dengan nada beragam. Pengusaha otomotif mengungkapkan keprihatinan terkait beban tambahan, namun mereka juga mengakui pentingnya pendanaan infrastruktur pengisian listrik. Kelompok konsumen, terutama yang sudah memiliki EV, berharap adanya kebijakan yang tidak memberatkan sekaligus tetap mendukung pertumbuhan pasar.

Partai Golkar melalui Dimaz menekankan bahwa kebijakan fiskal harus adaptif, menyesuaikan dengan tren pasar yang terus naik. “Penjualan kendaraan listrik naik terus. Kebijakan fiskalnya juga harus adil dan adaptif,” ujarnya.

Proyeksi Pendapatan dan Dampak Ekonomi

Berdasarkan data Bapenda, jika tarif yang diusulkan diterapkan secara penuh, pendapatan tambahan dapat mencapai Rp 1 triliun dalam tiga tahun. Angka ini tidak hanya menambah kas daerah, tetapi juga membuka peluang investasi dalam jaringan charging station, riset teknologi baterai, dan program edukasi lingkungan.

Selain meningkatkan penerimaan, pajak kendaraan listrik diharapkan dapat menstimulasi industri lokal, seperti pembuat komponen EV dan layanan after‑sales. Dengan demikian, pajak tidak hanya menjadi sumber dana, tetapi juga katalisator pertumbuhan ekosistem mobil listrik di Jakarta.

FAQ

Apa alasan Jakarta tetap menerapkan pajak kendaraan listrik?
Karena potensi pendapatan yang diproyeksikan mencapai Rp 1 triliun dan untuk menyeimbangkan beban fiskal daerah sambil tetap mendukung infrastruktur EV.

Berapa tarif pajak yang diusulkan?
Tarif bertingkat: 0,5% untuk kendaraan Rp 600 juta.

Apakah tarif ini sudah final?
Belum. Tarif masih menunggu persetujuan final dari pemerintah pusat dan penyesuaian regulasi.

Bagaimana dampak pajak ini bagi pemilik EV?
Pemilik kendaraan mahal akan membayar lebih, sedangkan pemilik EV terjangkau dikenai tarif rendah, sehingga tetap ada keadilan fiskal.

Apa manfaat pendapatan pajak bagi Jakarta?
Pendapatan dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pengisian, riset teknologi, dan program lingkungan yang mendukung adopsi EV.

Dengan semua poin di atas, Jakarta tampaknya siap menegakkan kebijakan pajak kendaraan listrik yang seimbang antara kebutuhan pendapatan daerah dan dukungan terhadap transisi energi bersih.