Lintaspedia.com – 21 April 2026 | JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kerja sama pertahanan Indonesia AS akan tetap dilanjutkan meski proses pembentukan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) tidak melalui konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pernyataan tersebut muncul bersamaan dengan sorotan publik terhadap rencana izin lintas udara (overflight clearance) pesawat militer Amerika Serikat di wilayah udara Nusantara.
MDCP: Pilar-pilar Kerja Sama Strategis
MDCP, yang diratifikasi dalam kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke Gedung Putih bersama Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, mencakup tiga pilar utama: modernisasi militer dan peningkatan kapasitas; pelatihan serta pendidikan militer profesional; dan latihan operasional bersama. Kedua negara juga berkomitmen mengembangkan teknologi pertahanan generasi berikutnya, termasuk sistem otonom, kemampuan asimetris, serta dukungan pemeliharaan dan perombakan peralatan militer.
- Modernisasi militer dan peningkatan kapasitas
- Pelatihan dan pendidikan militer profesional
- Latihan serta kerja sama operasional
Menurut Dudung, agenda MDCP telah lama berada di meja perbincangan dan “kelihatan akan terus dilanjutkan”. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan tetap memegang prinsip melindungi kedaulatan Indonesia meski kerja sama tersebut berlanjut.
DPR Tak Dilibatkan, Menimbulkan Kekhawatiran Legislatif
Berbeda dengan kebijakan luar negeri lain yang biasanya melalui proses legislasi, pembentukan MDCP tidak melalui persetujuan DPR. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas kebijakan pertahanan. Beberapa anggota DPR mengkritik proses yang terkesan eksklusif, menilai bahwa kebijakan strategis yang menyangkut anggaran dan kedaulatan harus melalui mekanisme parlemen.
Selain itu, isu overflight clearance menambah kompleksitas. Dokumen rahasia yang beredar menyebutkan adanya proposal Amerika Serikat untuk izin lintas udara militer secara menyeluruh di wilayah Indonesia. Kementerian Pertahanan melalui Brigjen Rico Ricardo Sirait menegaskan bahwa usulan tersebut masih berada pada tahap kajian internal dan belum menjadi bagian dari MDCP.
Hukum Internasional dan Kedaulatan Udara
Dudung menegaskan kembali bahwa menurut hukum internasional, pesawat militer asing tidak boleh melintasi wilayah udara negara lain tanpa izin. “Oh ya, itu sudah hukum internasional, tidak boleh lah,” ujarnya di Istana Kepresidenan. Pernyataan ini selaras dengan sikap pemerintah yang menolak segala bentuk pelanggaran kedaulatan udara, meskipun ada tekanan diplomatik.
Para pengamat militer memperingatkan risiko ketergantungan pada teknologi dan logistik militer asing. Mereka menilai bahwa kerja sama yang terlalu intensif dapat mengurangi ruang gerak independen Indonesia dalam kebijakan pertahanan, sekaligus meningkatkan vulnerabilitas terhadap perubahan kebijakan luar negeri mitra.
Implikasi Politik dan Keamanan Nasional
Keputusan untuk melanjutkan kerja sama tanpa melibatkan DPR dapat memperlemah kontrol sipil atas angkatan bersenjata. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan menyeimbangkan antara kepentingan strategis bersama AS dengan kebutuhan menjaga kedaulatan nasional. Dudung mengindikasikan bahwa diskusi lanjutan dengan Presiden akan membahas detail teknis overflight clearance serta mekanisme pengawasan legislatif di masa depan.
Secara keseluruhan, perkembangan ini menandai fase baru dalam hubungan pertahanan Indonesia‑AS, di mana dinamika antara eksekutif, legislatif, dan kepentingan strategis internasional menjadi sorotan utama. Kewaspadaan terhadap potensi ketergantungan militer serta penegakan hukum internasional menjadi faktor penentu keberlanjutan kerja sama ini.
