Lintaspedia.com – 09 April 2026 | Jakarta, 8 April 2026 – Kontroversi seputar dugaan kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mengemuka setelah Rismon Sianipar, penulis buku kontroversial, mengumumkan akan mengungkapkan bukti-bukti yang diyakininya dapat menjernihkan tuduhan pendanaan sebesar Rp5 miliar kepada Roy Suryo dan rekan-rekannya. Pernyataan Rismon ini memicu respons tajam dari mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), yang pada hari yang sama melaporkan Rismon ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik.
Dalam sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh wartawan nasional, JK menegaskan bahwa tuduhan Rismon tidak berdasar dan merupakan penghinaan terhadap martabatnya. “Saya tidak pernah menyalurkan dana Rp5 miliar untuk penyelidikan ijazah Pak Jokowi. Tuduhan itu tidak ada artinya bagi saya,” ujar JK dengan nada tegas. Ia menambahkan bahwa meskipun Rismon membantah bahwa pernyataannya merupakan hasil editan artificial intelligence (AI), hal itu tidak mengubah fakta bahwa isi tuduhan tersebut tetap tidak dibantah.
Rismon Siapkan Bukti, Tapi Sumbernya Dipertanyakan
Rismon mengklaim akan memperlihatkan rekaman pernyataan yang diduga menjadi bukti pendanaan tersebut. Namun, kuasa hukumnya, Jahmada Girsang, menegaskan bahwa kliennya tidak pernah mencatut nama JK dalam polemik ijazah. Menurut Girsang, semua informasi yang beredar merupakan hoaks yang dihasilkan oleh teknologi AI, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum.
Di sisi lain, Ade Darmawan, juru bicara partai politik yang terkait, menambah suhu perdebatan dengan pernyataan yang cukup menggelitik: “Jangan ada yang pura-pura gila dalam mengangkat isu ini. Kita butuh data yang jelas, bukan spekulasi belaka.” Pernyataan Darmawan ini menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat harus menyajikan bukti konkret sebelum menuduh satu sama lain.
Laporan Polisi dan Barang Bukti
Laporan JK terdaftar dengan nomor LP/B/135/IV/SPKT Bareskrim Polri pada Rabu, 8 April 2026. Dalam laporan tersebut, JK menyerahkan rekaman pernyataan Rismon yang dipublikasikan di televisi sebagai barang bukti. “Barang bukti ada, rekaman di TV. Semua sudah tercatat,” tegas JK.
Polisi belum mengumumkan langkah selanjutnya, namun pihak Bareskrim menyatakan akan menelusuri keabsahan rekaman serta memeriksa apakah terdapat unsur fitnah yang dapat diproses secara hukum.
Reaksi Publik dan Dampak Politik
Isu ijazah palsu Jokowi telah menjadi topik sensitif sejak awal 2026, menjerat beberapa tokoh politik, aktivis, hingga kreator konten. Michael Sinaga, seorang YouTuber yang sebelumnya berada di kubu Roy Suryo, kini menjadi sasaran laporan hukum lain terkait pencemaran nama baik, setelah disebutkan dalam surat yang mengklaim dirinya sebagai sekretaris pengirim surat ke Presiden.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas kebebasan berekspresi dan penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Para pengamat politik memperingatkan bahwa perseteruan semacam ini dapat mengalihkan perhatian publik dari agenda pembangunan nasional.
Prospek Kedepan
Jika Rismon berhasil menyajikan bukti yang sah, maka potensi dampak hukum terhadap pihak-pihak yang dituduh dapat menjadi signifikan. Sebaliknya, jika bukti tersebut terbukti palsu atau hasil manipulasi AI, maka Rismon dapat menghadapi konsekuensi pidana atas pencemaran nama baik.
Sementara itu, JK berjanji akan terus melindungi nama baiknya dan menegaskan bahwa tidak ada permintaan maaf yang diterima dari Rismon. “Saya tidak kenal orangnya, dan tidak pernah bertemu. Namun, hak saya untuk melindungi reputasi tetap harus dijaga,” tutupnya.
Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Masyarakat diharapkan menunggu hasil resmi dari aparat penegak hukum sebelum menarik kesimpulan akhir.
