Lintaspedia.com – 08 April 2026 | Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, kembali menjadi pusat perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Di satu sisi, beliau menerima apresiasi atas dukungan Bareskrim Polri yang berhasil membongkar ratusan kasus penyelewengan subsidi BBM‑LPG. Di sisi lain, nama beliau dijadikan target beragam hoaks yang menyebar luas di media sosial. Artikel ini merangkum rangkaian peristiwa penting yang melibatkan Habiburokhman, menelusuri fakta di balik tuduhan palsu, serta menyoroti langkah‑langkah legislatif yang diambilnya dalam rangka memperkuat penegakan hukum dan transparansi anggaran negara.
Penghargaan atas Penindakan Korupsi Subsidi BBM‑LPG
Pada 8 April 2026, Habiburokhman secara terbuka memuji Bareskrim Polri atas pengungkapan 755 kasus penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi senilai total Rp 1,26 triliun. Penghargaan tersebut disampaikan dalam rapat internal Komisi III, menegaskan komitmen DPR untuk mendukung upaya penegakan hukum yang melindungi keuangan negara. “Penindakan ini bukan hanya tentang menutup celah kebocoran anggaran, melainkan juga tentang menegakkan kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ujar Habiburokhman.
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Permahi
Tak lama setelah itu, pada tanggal yang sama, Komisi III menggelar RDPU bersama Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi). Fokus utama pertemuan adalah pembahasan Rancangan Undang‑Undang (RUU) Perampasan Aset, sebuah regulasi yang bertujuan memperkuat mekanisme penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi. Habiburokhman menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan komunitas akademik dalam merumuskan kebijakan yang adil dan efektif.
Selama sesi, Azhar Sidiq, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Permahi, menilai RUU tersebut sebagai langkah progresif yang telah dibahas selama belasan tahun. “Kami mengapresiasi Komisi III, khususnya Pak Habiburokhman, yang membuka ruang dialog konstruktif dengan mahasiswa hukum untuk memastikan prinsip keadilan tetap terjaga,” kata Azhar.
Deretan Hoaks yang Mengusik Nama Habiburokhman
Beriringan dengan aktivitas resmi, nama Habiburokhman juga menjadi sasaran serangkaian hoaks yang beredar di platform media sosial, terutama Facebook. Cek Fakta Liputan6.com mengidentifikasi dua contoh utama:
- Hoaks Penyiraman Air Keras: Sebuah postingan menampilkan cuplikan layar artikel yang mengklaim Habiburokhman menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat penyiraman air keras kepada aktivis Andrie Yunus. Postingan tersebut pertama kali muncul pada 16 Maret 2026 dan menyertakan judul provokatif “Habiburrokhman: Presiden Jokowi Terlibat Penyiraman Air Keras Ke Aktivis Andrie Yunus”. Pemeriksaan fakta menunjukkan bahwa tidak ada pernyataan resmi atau dokumen yang mendukung klaim tersebut.
- Hoaks Perbandingan Gibran dengan Nabi Yusuf: Pada 28 Januari 2026, sebuah unggahan menyertakan tangkapan layar artikel CNN Indonesia yang diduga menuliskan Habiburokhman menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mirip dengan Nabi Yusuf. Klaim ini juga terbukti palsu, tidak terdapat sumber yang dapat diverifikasi, dan dianggap sebagai upaya mempolitisir tokoh publik.
Tim Cek Fakta menegaskan bahwa penyebaran hoaks semacam ini berpotensi menimbulkan kebingungan publik serta merusak reputasi pejabat yang bersangkutan. Mereka menambahkan bahwa verifikasi informasi melalui sumber resmi dan institusi independen sangat penting untuk melawan disinformasi.
Strategi Pemerintah dan DPR dalam Memerangi Hoaks
Sejak 2018, Liputan6.com mengoperasikan kanal Cek Fakta yang berfokus pada literasi media dan verifikasi konten. Upaya ini selaras dengan kebijakan pemerintah yang menekankan pentingnya edukasi digital bagi masyarakat. Habiburokhman, dalam beberapa kesempatan, menekankan perlunya kolaborasi antar lembaga—termasuk Komisi III, Kementerian Komunikasi, dan platform digital—untuk memperkuat mekanisme deteksi dan penanggulangan hoaks.
Selain itu, Komisi III berencana mengusulkan regulasi yang mewajibkan transparansi sumber informasi pada platform media sosial, serta memperkuat sanksi bagi penyebar konten palsu yang menargetkan pejabat publik.
Implikasi Politik dan Sosial
Serangkaian peristiwa ini mencerminkan dinamika politik Indonesia yang kompleks. Di satu sisi, tindakan tegas terhadap korupsi subsidi BBM‑LPG memperkuat citra pemerintah sebagai pelaku reformasi ekonomi. Di sisi lain, hoaks yang menjerat pejabat tinggi menunjukkan kerentanan sistem informasi publik terhadap manipulasi.
Habiburokhman tampak berada di persimpangan antara penegakan hukum, pembuatan kebijakan, dan perlindungan reputasi pribadi. Keberhasilan dalam mengatasi kedua tantangan ini dapat menjadi indikator kuat bagi kemampuan lembaga legislatif dalam menavigasi era digital yang penuh tantangan.
Secara keseluruhan, upaya Habiburokhman dalam memimpin Komisi III, mengapresiasi keberhasilan Polri, serta berpartisipasi dalam dialog kebijakan dengan akademisi, sekaligus menghadapi serangan hoaks, menegaskan peran sentralnya dalam lanskap politik Indonesia saat ini. Perkembangan selanjutnya akan menjadi sorotan utama bagi publik yang mengharapkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan.
